SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 3.900 petugas dari tim gabungan siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Kesiapan tersebut terlihat dalam apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2020 di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo, Kamis (3/9). Petugas selanjutnya langsung disebar disemua wilayah untuk melaksanakan tugas.
Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2020 digelar sebagai bentuk melihat kesiapan petugas tim gabungan dalam pengamanan Pilkada 2020. Petugas yang terlibat seperti Polres, Kodim 0726, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas dan lainnya. Petugas dari masing masing satuan sudah terlihat siap sepenuhnya bertugas.
Dalam apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2020 di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo hanya diikuti sebanyak 250 petugas dari tim gabungan. Pembatasan dilakukan Polres Sukoharjo menyesuaikan dengan kondisi sekarang ditengah pandemi virus corona.
Petugas dari tim gabungan usai apel langsung melakukan pengamanan wilayah. Sebelum diterjunkan masing masing petugas sudah dibekali kemampuan dan lokasi penugasannya. Mereka diminta membantu kelancaran Pilkada 2020 agar kondisi di masyarakat kondusif. Sebab pelaksanaan pemilu bersamaan dengan pandemi virus corona.
"Total keseluruhan ada 3.900 petugas dari tim gabungan membantu pengamanan Pilkada 2020. Tapi yang ikut apel gelar pasukan di Alun Alun Satya Negara hanya 250 petugas saja menyesuaikan pandemi virus corona. Kami cek semua siap menjalankan tugas," ujarnya.
Kapolres berharap pada Pilkada 2020 di Sukoharjo dapat berjalan sejuk dan tidak ada masalah. Sebab keamanan dijamin sepenuhnya oleh petugas dari tim gabungan. Petugas di lapangan juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan agar bisa diminimalisir munculnya konflik.
"Ada dua hal yang kami waspadai dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Pertama, soal hoax dan kedua berkaitan politik identitas. Kedua hal itu bisa menimbulkan keresahan masyarakat," lanjutnya.
Kapolres menjelaskan berkaitan dengan hoax, Polres Sukoharjo meminta kepada masyarakat dan semua pihak untuk tidak mudah terpancing. Apabila ada informasi maka wajib dilakukan konfirmasi untuk memastikan kebenarannya. Apabila tidak maka bisa menjadi sumber terjadinya kerusahan.
"Media sosial menjadi sarana rawan penyebaran hoax. Jadi masyarakat dan semua pihak wajib konfirmasi. Jangan mudah terpancing hoax dan menimbulkan kerusuhan. Harus saling meredam dan pastikan kebenaran informasi yang diterima," lanjutnya. (Mam)
