SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Lima kasus tunggakan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Grogol senilai sekitar Rp 800 juta jadi prioritas penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo.Â
Hal itu dilakukan setelah keduabelah pihak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penanganan masalah hukum perdata dan juga tata usaha negara (TUN).
Direktur PD BPR BKK Grogol Amin Sulistyo, Rabu (22/5) mengatakan, PD BPR BKK Grogol sudah menyerahkan lima surat kuasa khusus (SKK) pada Kejari Sukoharjo. Isi SKK tersebut yakni mengenai kredit macet maupun masalah tunggakan nasabah. Total nilai tunggakan tersebut sekitar Rp 800 juta dan belum teselesaikan sejak dulu sampai sekarang.
PD BPR BKK Grogol sudah sering melakukan penanganan sendiri agar kasus tunggakan dapat segera terselesaikan. Namun ternyata penyelesaian tidak mudah sehingga pada saat ada kesempatan kersama dengan Kejari Sukoharjo maka langsung dimintakan bantuan.
"Peminjam dana yang kasus tunggakan itu memang cukup sulit menyelesaikan tunggakan. PD BPR BKK Grogol berharap Kejari Sukoharjo ikut berpartisipasis membantu penanganan masalah," ujarnya.
Jangka waktu peminjaman dana dalam kasus tunggakan bervariasi. Ada yang sudah lama menunggak hingga hitungan tahun, namun ada juga yang beberapa bulan saja.
Terkait kebijakan tersebut, Amin mengaku selaras dengan kebijakan pemegang saham dari Pemprov Jateng agar meningkatkan sinergitas antar lembaga. Disinggung apakah kasus tersebut memengaruhi kinerja secara keseluruhan, Amin membantahnya. (Mam)
