SUKOHARJO, KRJGJA.com - Pemkab Sukoharjo akan menjalankan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan penanganan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maupun dokumen kependudukan rusak dan tidak berlaku untuk dimusnahkan dengan cara dibakar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Senin (17/12) mengatakan, sudah mengetahui instruksi dari pemerintah pusat tersebut setelah turun surat dari Kementerian Dalam Negeri. Langkah pertama yang akan dilakukan Dispendukcapil yakni dengan meminta melakukan pendataan terhadap data dokumen kependudukan yang ada.Â
"Banyak salinan atau dokumen kependudukan masih tersimpan di kantor Dispendukcapil Sukoharjo. Bahkan karena banyaknya arsip membuat Dispendukcapil Sukoharjo kekurangan tempat untuk melakukan penyimpanan di gudang tertutup."
Sekda menjelaskan tumpukan dokumen kependudukan bahkan dibiarkan menumpuk begitu saja disalah satu sudut tempat antrian bagian pelayanan di kantor Dispendukcapil Sukoharjo. Arsip tersebut dimasukan dalam beberapa karung ditumpuk dekat lift kantor Setda Sukoharjo. Bahkan beberapa dokumen kependudukan berupa salinan Kartu Keluarga (KK) terlihat berceceran.
"Sudah kami terima dan akan ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo nanti melalui Dispendukcapil semua akan ditangani karena mereka yang punya kewenangan berkaitan dengan administrasi kependudukan," ujarnya.
Pendataan akan dilakukan terhadap berkas administrasi kependudukan baik berupa KTP-el, KK dan lainnya. Apabila memang sudah tidak terpakai dan tidak lagi diperlukan maka segera dilakukan penanganan berupa pemusnahan dengan cara di bakar.
"Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ada arahan terhadap data atau berkas administrasi kependudukan KTP-el tahun 2010 - 2013 disaat ada pencetakan massal. Periode tahun tersebut banyak terjadi kesalahan atau kecatatan pencetakan KTP-el. Itu dulu dicari kalau ada temuan maka bisa dimusnahkan dengan cara dibakar," lanjutnya. (Mam)
