KLATEN, KRJOGJA.com - Terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Klaten akhir tahun 2016 lalu bukan hanya salah Sri Hartini (mantan Bupati Klaten kini terpidana), namun juga salah yang memilih.Â
"Bukan salah bupatinya saja, tetapi juga salah yang memilih,†kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Rabu (8/11).
Saat memberikan kuliah umum di Universitas tersebut lebih lanjut Alexander Marwata menegaskan, pada Pilkada mendatang, rakyat diminta agar tidak memilih calon kepada daerah yang bagi-bagi uang.
Masyarakat diminta untuk menolak secara langsung uang dari calon kepala daerah, atau boleh menerima uangnya namun tidak memilih calon yang bersangkutan.
"Tolak saja kalau diberi uang calon bupati yang bagi-bagi uang seperti itu. Kalau tidak menolak uangnya, ya ambil saja uangnya tetapi jangan memilih dia. Ini sebagai pembelajaran langsung pada para calon kepala daerah yang menyuap rakyat. Kalau saat pemilihan bagi-bagi uang dikawatirkan saat menjabat nanti akan mencari kembalian dengan cara yang tidak benar, atau korupsi,†kata Alexander Marwata.
Menurut Alexander Marwata, perilaku koruptif dikarenakan lemahnya etika dan integritas. Sedangkan masalah kejujuran, modal awal dalam pemberantasan korupsi.
Contohnya, Bripka Seladi, polisi yang bertugas di bagian test pembuatan SIM. Polisi ini tidak mau menerima tip dari masyarakat.Â
"Saat ditanya kenapa tidiak mau terima tip, ia jawab tidak ingin ada konflik kepentingan dalam tugasnya. Bahkan diajak ngopi saja ia tidak mau. Coba bandingkan dengan para tersangka korupsi ada bupati, DPR, menteri, hakim dan sebagainya. Yang membedakan dua sisi itu adalah kejujuran, etika dan integritasnya," kata Alexander Marwata. (Sit)
