SUKOHARJO (KRjogja.com) - Penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir kendaraan kurang maksimal. Penyebabnya karena banyaknya instansi jadi pengelola. Dampaknya sumber pendapatan menjadi tersebar dan tidak tersentral. Â
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Sukoharjo Marjono, Minggu (26/3/2017) mengatakan, ada sedikitnya empat instansi pengelola parkir kendaraan. Mereka yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Keuangan Sukoharjo. Â
Pengelolaan parkir kendaraan oleh masing masing instansi dilakukan berdasarkan peraturan daerah (perda). Dasar inilah yang dipegang sehingga empat instansi menjadi pengelola sah parkir kendaraan.
Dinas Perhubungan mengelola parkir kendaraan di tepi jalan raya, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di pasar, Rumah Sakit Umum Daerah di rumah sakit setempat, Badan Keuangan memiliki kewenangan diluar ketiga instansi seperti di pusat perbelanjaan.
Dampak dari banyaknya instansi yang jadi pengelola parkir kendaraan membuat sumber pendapatan tidak tersentral. Akibatnya nominal dihasilkan belum maksimal.
“Potensi parkir kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan di tepi jalan bisa memberikan PAD Rp 800 juta. Kalau semua instansi masuk dijadikan satu maka nilainya bisa lebih banyak sekitar Rp 2 miliar – Rp 3 miliar,†ujar Marjono.
Pengelolaan parkir kendaraan di Sukoharjo memiliki konsep berbeda dibanding daerah lain salah satunya Kota Solo. Disana parkir kendaraan dikelola satu instansi. Hasilnya bisa maksimal memberi kontribusi besar untuk PAD setempat.
“Untuk menyatukan satu instansi sebagai pengelola parkir di Sukoharjo masih sulit sebab sudah ada aturanya dalam perda. Kecuali perda itu dirubah,†lanjutnya.(Mam)
