KLATEN (KRjogja.com) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten menyayangkan sikap Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta yang akan melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang mengabulkan gugatan para tenaga honorer kategori 2 (K2) asal Klaten.
Padahal dalam keputusan tertanggal 2 September 2016 lalu, PTUN Yogyakarta meminta Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) para tenaga honorer K2 tersebut.
"Kami (BKD Klaten) mendapat informasi dari BKN (Kantor Regional I BKN Yogyakarta) bahwa akan melakukan banding. Berhubung yang digugat bukan kita maka kita hanya menunggu hasilnya saja," ujar Kepala BKD Klaten, Sartiyasto, Jumat (16/09/2016).
Dia menjelaskan persoalan kepegawaian maupun pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan kewenangan dari BKN. Sedangkan BKD hanya sebatas obyek.
"Kita tidak berani komentar lebih jauh soal itu (K2). Namun yang jelas Klaten masih kekurangan pegawai (PNS), terutama tenaga guru dan tenaga kesehatan. Berapa kekurangannya saya tidak hafal, tapi banyak, ada ribuan,†kata Sartiyasto.
Menanggapi itu, Kuasa Hukum Tenaga Honorer K2, YB Irpan, mengatakan, siap melayani upaya banding Kantor Regional I BKN Yogyakarta ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.(R-9)
