BOYOLALI (KRjogja.com) - Pemkab Boyolali saat ini masih menginventarisir berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut atas wacana penghapusan 3.143 perda di seluruh Indonesia yang dianggap menghambat laju investasi sesuai program pemerintah pusat.
Saat ditemui wartawan, Rabu (15/06/2016), Wakil Bupati Boyolali, Said Hidayat menjelaskan, pihaknya belum tahu dari 3.143 Perda yang rencananya akan dihapus oleh pemerintah pusat, apakah ada perda di Boyolali yang akan dihapus. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Ditegaskannya, pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah siap untuk menindak lanjuti instruksi kebijakan yang digariskan pemerintah pusat.
"Nanti akan kami cek dulu ke Pemerintah Pusat terkait Perda di Boyolali yang dinilai bermasalah. Jika ada yang mesti dihapus tentu akan kami tindak lanjuti," kata Said.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Sunarno menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk inventarisasi perda-perda yang dinilai tak sesuai dengan arah program dan kebijakan pemerintah, terutama untuk melancarkan investasi dan program pembangunan lainnya. Inventarisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada perda di Boyolali yang masuk dalam 3.143 perda yang akan dihapus.
Inventarisasi perda tersebut, lanjutnya, juga ditujukan untuk kepentingan pengarsipan, dimana perda yang masih berlaku akan diunggah dalam E-Library sebagai pusat dokumentasi. Sehingga nantinya bila masyarakat atau pihak lain ingin mengetahui detail tentang perda di Boyolali, mereka tinggal mengaksesnya saja.(M-9)
