Krjogja.com Klaten - Kabupaten Klaten kembali meraih penghargaan Adipura. Prestasi ini mengukuhkan Kabupaten Klaten, menjadi salah satu kota kecil terbersih di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut.
Penghargaan diterima oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Adipura merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan, pemantauan lapangan telah dilakukan terhadap 259 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, atau sekitar 50,39 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Selain Adipura Kencana, KLHK juga memberikan penghargaan Anugerah Adipura kepada 106 kabupaten/kota yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan pada tahun 2023. Selain itu, 51 kabupaten/kota juga menerima Sertifikat Adipura karena upaya mereka dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Terdapat kemajuan signifikan dalam hasil Adipura 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ada peningkatan jumlah daerah yang menerima anugerah Adipura sebesar 32,5 persen, yakni dari 80 kabupaten/kota pada tahun sebelumnya menjadi 106 kabupaten/kota pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 63 daerah mengalami peningkatan kinerja pengelolaan sampah dibandingkan tahun sebelumnya menurut hasil penilaian Adipura 2023.
Ditemui seusai acara, Bupati Klaten, Sri Mulyani mengucap syukur atas raihan Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Klaten.
Sri Mulyani menambahkan untuk mendapatkan Piala Adipura, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Ia pun berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas bantuannya mengelola dan mengendalikan sampah di Kabupaten Klaten.
“Alhamdulillah ini tahun yang kedua Klaten mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penantian yang cukup panjang dari tahun 1996. Ini tentu tidak mudah, butuh gotong royong, kerjasama extra dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Klaten,” kata Bupati. (Sit)
