KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemerintahan baru diminta membantu sektor industri khususnya tekstil karena kondisi sekarang mengalami masalah. Dampaknya banyak buruh dirumahkan membuat mereka tidak memiliki pekerjaan dan upah. Akibatnya angka pengangguran naik dan kesejahteraan menurun.
Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Rabu (23/10/2024) mengatakan, pemerintahan baru diminta membantu dua pihak baik buruh dan pelaku usaha. Khusus buruh meminta kenaikan upah dan revisi aturan yang merugikan. Sedangkan untuk pelaku usaha, perhatian lebih harus dilakukan kepada industri tekstil.
Sukarno menjelaskan, industri tekstil mendapat prioritas mengingat kondisi di Kabupaten Sukoharjo sektor usaha tersebut sedang bermasalah. Sebab industri tekstil mendapat persaingan ketat, penurunan produksi yang berdampak pada melemahnya ekonomi. Hal ini berdampak pada kondisi industri yang harus merumahkan buruh.
Baca Juga: UMKM Keripik Pisang di Bakauheni Lampung Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
Buruh dalam kondisi dirumahkan tidak punya pilihan karena harus menerima. Buruh tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan. Sebab selama dirumahkan dalam waktu tidak jelas sampai kapan tersebut buruh tidak menerima upah.
"Sektor industri tekstil harus mendapat perhatian penuh pemerintahan baru sekarang. Yang kami prioritaskan dimana banyak buruh disana dirumahkan tanpa pekerjaan dan tanpa upah. Kesejahteraan buruh tersebut menurun drastis dan terkesan jadi pengangguran," ujarnya.
FPB Sukoharjo meminta keseimbangan antara pelaku usaha dan buruh diperhatikan pemerintah. Disatu sisi industri tetap berjalan dan disisi lain buruh mendapat pekerjaan dan upah layak.
"Pemerintahan baru juga wajib membuka lapangan kerja sebanyaknya dengan mendatangkan investor ke Sukoharjo," lanjutnya.
FPB Sukoharjo melihat selama ini peran Pemkab Sukoharjo sangat besar dalam membuka lapangan kerja dengan mendatangkan investor dalam negeri dan asing. Para investor tersebut sudah membuka berbagai sektor usaha dengan menyerap banyak tenaga kerja.
"Kementerian terkait harus aktif. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah investasi. Datangkan investor ke Sukoharjo dan buka lapangan kerja bagi masyarakat sini," lanjutnya.
Sukarno menambahakan, selain tekstil, pemerintahan baru sekarang juga diminta turun membantu industri lainnya yang bergerak diberbagai sektor. Perhatian dari pusat sangat diperlukan di daerah demi kemajuan usaha dan kesejahteraan buruh.
Baca Juga: Gebyar Hadiah My Ambarrukmo, Belanja Bisa Menangkan Mobil Listrik
"Yang dibutuhkan sekarang industri padat karya tetap bertahan karena banyak buruh bergantung mendapatkan upah disana," lanjutnya.
Sementara itu, serikat buruh awasi perusahaan karena rawan pelanggaran pekerja yang rawan diberhentikan sepihak mengingat status mereka hanya kontrak. Buruh tidak bisa berbuat banyak karena sejak awal masuk kerja hanya sebagai pekerja kontrak.
Sukarno mengatakan, pada dasarnya perusahaan sudah tidak boleh lagi menggunakan status buruh kontrak. Namun pelaksanaanya masih saja ditemukan pelanggaran. Sebab dengan status sebagai buruh kontrak akan membuat hak menjadi tidak terpenuhi. Disisi lain buruh juga dalam posisi lemah karena bisa diputus kontrak oleh pihak perusahaan kapan saja.
