KLATEN, KRJOGJA.com - Para pejabat publik perangkat daerah Kabupaten Klaten kian terbuka dalam pengelolaan anggaran. Mereka cukup berani memampang anggaran sebagai informasi pada masyarakat. Kini masyarakat dengan mudah mengakses hal tersebut melalui website badan publik, terkait anggaran, program, kegiatan, dokumen perencanaan dan pelaporan, pengadaan barang jasa, profil badan publik sampai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kepala Dinas Komunikasi dan Komunikasi (Diskominfo) Klaten Amin Mustofa Jumat (19/8/22) mengatakan, badan publik di Klaten itu mulai dari badan, dinas, sekretariat hingga kecamatan. Dari 59 perangkat daerah, hanya 4 badan publik yang perlu pendampingan intensif.
Lebih lanjut Amin Mustofa menjelaskan, mulai tahun 2022 melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi. Efek perubahan mengarah transparansi anggaran badan publik terlihat nyata.
“Untuk kali pertama sejak berlakunya UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemkab Klaten melalui Diskominfo melakukan pemeringkatan. Dampak pemeringkatan sangat signifikan. Kalau dulu anggaran hanya diketahui bendahara dan pimpinan. Sekarang publik bisa melihat anggaran pemerintah termasuk program dan kegiatannya,†kata Amin Mustofa.
Amin Mustofa menamabhkana, metode penilaian pemeringkatan menggunakan tiga tahapan. Tahapan itu melalui pengisian Self Assesment Quisonnaire (SAQ), verifikasi dan visitasi faktual.
“Kuncinya di SAQ. Badan publik tidak bisa menjawab pertanyaan jika tidak mengunggah informasi publik di website. Maka kami memaksa secara tidak langsung bagi pejabat publik untuk menghidupkan websitenya,†jelas Amin Mustofa.
Terkait kekurangan yang masih perlu diperbaiki, menurut Amin Mustofa, adalah sarana untuk mendukung layanan informasi publik. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia masih jadi kendala.
“Meja layanan informasi masih jadi PR. Karena meja layanan itu bagian dari standar, maka tetap harus ada. Meskipun sederhana, meja layanan informasi dan kelengkapan wajib disediakan setiap badan publik,†tambah Amin.
Setelah dilakukan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2022, Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan piagam penghargaan kepada pemenang. (Sit)