SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo berencana akan membubarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sesuai dengan instruksi Kejaksaan Agung (Kejagung). Teknis pembubaran masih menunggu kebijakan lanjutan dari pusat. Meski begitu Kejari Sukoharjo kedepan tetap akan melakukan pengamanan pembangunan daerah.Â
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Tatang Agus Valleyantono, Minggu (15/12) mengatakan, rencana pembubaran TP4D muncul setelah ada instruksi dari Kejagung. Kejari Sukoharjo dalam hal ini tinggal melaksanakan kebijakan pusat di daerah.Â
Kejari Sukoharjo terkait rencana instruksi Kejagung ini masih menunggu kebijakan lanjutan. Sebab sampai sekarang belum ada kejalasan teknis pelaksanaanya.Â
Sesuai instruksi dari pusat rencananya Kejagung akan mengganti TP4D. Kejagung meminta pada Kejari fokus pada pengamanan dan peningkatan investasi di daerah. Namun teknis kejelasan kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan.Â
“TP4D memang ada rencana dibubarkan atau dihapus dan kedepan Kejari diminta fokus pada pengamanan dan peningkatan investasi di daerah. Kami sampai sekarang masih menunggu kebijakan lanjutan dari Kejagung,†ujarnya.Â
Tatang Agus Valleyantono menjelaskan, pembentukan TP4D didasari atas instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuannya memberikan pengawalan atas proyek proyek yang bersumber dana dari anggaran negara. Hal itu agar pelaksanaanya terencana dan tidak terjadi kebocoran anggaran hingga berdampak pada penurunan kualitas proyek.Â
Kejari Sukoharjo selama ini sudah melakukan pengawalan sejumlah proyek daerah setiap tahun. Namun selama ini Kejaksaan yang menentukan proyek mana yang akan didampingi.Â
“Memang dari Pemkab Sukoharjo yang memiliki proyek daerah meminta pada Kejari Sukoharjo membantu melakukan pengawasan bersama TP4D. Namun tidak semua diterima karena menyesuaikan dengan kemampuan petugas,†lajutnya.Â