SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Buruh Sukoharjo mendatangi gedung DPRD Sukoharjo untuk mengadukan sejumlah masalah ketenagakerjaan. Salah satu yang disorot yakni penolakan kenaikan premi BPJS. Para wakil rakyat diharapkan bisa membantu memperjuangkan nasib buruh. Pertemuan digelar di gedung B kantor DPRD Sukoharjo, Selasa (17/9).
Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno mengatakan, FPB Sukoharjo sudah mengirimkan surat pengaduan pada Bupati Sukoharjo, DPRD Sukoharjo dan Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan bupati pada Kamis (12/9) lalu dan DPRD Sukoharjo, Selasa (17/9).
"FPB Sukoharjo terus berupaya setelah sebelumnya bertemu bupati dan sekarang DPRD Sukoharjo meminta agar masalah yang dihadapi buruh bisa segera diselesaikan. Ada banyak masalah salah satu yang membebani yakni rencana kenaikan premi BPJS," ujarnya.
FPB Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan serikat pekerja yang ada di Sukoharjo satu suara menolak kenaikan premi BPJS. Selanjutnya para buruh diminta tetap tenang menunggu hasil pertemuan dengan bupati dan DPRD Sukoharjo untuk disampaikan ke pusat.
"Masalah kenaikan premi BPJS memang jadi kewenangan pusat tapi setidaknya buruh bisa menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di daerah untuk ikut memperjuangkan nasib buruh ke pusat," lanjutnya.
Sejumlah catatan masalah sudah dirumuskan serikat pekerja untuk disampaikan ke Pemkab dan DPRD Sukoharjo secepatnya. Masalah seperti penolakan kenaikan premi BPJS, temuan perusahaan yang belum mendaftarkan atau mengikutkan pekerja sebagai peserta BPJS, penolakan revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penghapusan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan status tenaga kerja kontrak. (Mam)