SUKOHARJO (KRjogja.com) - Rumah Demokrasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menjadi pertama diresmikan di Provinsi Jawa Tengah pada awal Tahun 2017. Peresmian dilakukan langsung oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Selasa (24/1/2017).
Juri Ardiantoro mengatakan, setelah peresmian ini diharapkan seluruh KPU di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum meresmikan rumah demokrasi untuk segera melakukan hal serupa. Rumah demokrasi atau rumah pintar pemilu menjadi bagian penting sekaligus tempat bagi siapa saja untuk mengetahui informasi dan data tentang kepemiluan dari masa ke masa. Rumah demokrasi juga bisa dijadikan referensi untuk siapa saja baik akademisi, kampus untuk penelitian maupun partai politik (parpol).
Khusus untuk parpol rumah demokrasi juga bisa dijadikan akses data untuk merancang pemenangan sekaligus pemetaan pemilu. Juri menambahkan, rumah demokrasi juga menjadi simbol pendidikan politik untuk masyarakat.
“Di rumah demokrasi ini tidak hanya data dan informasi saja yang kita dapat. Tapi kita bisa mengelola pemilu atau kegiatan politik pemilih, setelah Sukoharjo saya harap daerah lain juga mengikuti meresmikan rumah demokrasi,†ujar Juri Ardiantoro.
Juri mengatakan, pemilu harus dijadikan bagian penting bagi masyarakat. Selama ini pemilu hanya dianggap sebagai kegiatan penting bagi KPU saja. KPU sudah berusaha keras menyukseskan pemilu dari masa ke masa. Namun masyarakat kurang dalam menjadikan pemilu sebagai bagian dari hal penting.
“Di daerah tertentu ada kecenderungan partisipasi pemilih menurun, stabil dan naik. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor. KPU RI berharap kehadiran rumah demokrasi di semua daerah bisa menjadikan sarana peningkatan partisipasi pemilih,†lanjutnya.
Data dari KPU RI pada tahun 2016 diketahui ada 9 provinsi dan 60 kabupaten kota se Indonesia dijadikan sebagai percontohan rumah demokrasi. Sedangkan pada tahun 2017 ini diharapkan jumlahnya mengalami peningkatan.
“Provinsi dan kabupaten kota yang saya sebut tadi itu merupakan program dari pusat. KPU daerah kalau ada dukungan dana dari pemerintah daerah maka bisa membuat rumah demokrasi sendiri,†lanjutnya. (Mam)