Krjogja.com Sukoharjo Pemkab Sukoharjo pada awal tahun 2024 kebut penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu khususnya program penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan yang mulai disalurkan bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo.
Sedangkan sumber bantuan RTLH lainnya seperti dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo masih dalam proses dan akan disalurkan pada tahun 2024 ini.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (8/2) mengatakan, Pemkab Sukoharjo terus menyalurkan berbagai program bantuan masyarakat salah satunya penuntasan RTLH. Pada awal tahun 2024 ini bantuan rehab RTLH sudah disalurkan kepada warga. Sumber bantuan berasal dari Baznas Sukoharjo.
Penyaluran bantuan RTLH dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan menyalurkan langsung ke warga penerima. Penyaluran bantuan RTLH bersumber dari Baznas Sukoharjo seperti dilakukan pada bulan Januari lalu dan Februari ini. Ada sekitar belasan bantuan RTLH sudah diterima warga.
"Bantuan RTLH yang sudah bisa disalurkan langsung diserahkan kepada warga. Sumbernya dari Baznas Sukoharjo dulu dan sumber bantuan RTLH lainnya masih dalam proses dan segera menyusul," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini berharap ada banyak bantuan RTLH yang bisa disalurkan kepada warga. Sebab jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data masih cukup banyak.
"Bantuan RTLH dari Baznas Sukoharjo disalurkan dulu karena prosesnya memang lebih mudah. Sedangkan untuk anggaran pemerintah masih butuh proses," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo target mampu menyelesaikan 1.400 unit RTLH setiap tahun. Penanganan dilakukan melalui berbagai sumber anggaran salah satunya APBD Sukoharjo. Total sampai akhir tahun 2022 lalu tercatat masih ada 9.936 unit RTLH belum tertangani.
Etik Suryani, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat serius dalam melakukan penyelesaian penanganan RTLH. Sebab jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo sampai akhir tahun 2022 masih dan 9.936 unit belum tertangani. Sedangkan perkembangan data hingga akhir tahun 2023 jumlahnya terus menurun tinggal 8.275 unit RTLH.
Penanganan dilakukan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai sumber anggaran. Pemkab Sukoharjo salah satunya menggunakan anggaran APBD untuk penanganan RTLH.
"Setiap tahun selalu dilakukan penanganan RTLH melalui berbagai sumber anggaran seperti Baznas Sukoharjo, CSR Bank Jateng dan APBD. Bahkan untuk APBD 2024 mendatang sudah dialokasikan 100 unit RTLH," ujarnya.
Bupati menjelaskan, Pemkab Sukoharjo melihat angka RTLH yang belum ditangani sampai akhir tahun 2022 lalu masih sangat besar. Karena itu, Pemkab Sukoharjo menarget sebanyak 1.400 unit RTLH untuk ditangani setiap tahun.
"Ditarget 1.400 unit RTLH bisa ditangani setiap tahun di Kabupaten Sukoharjo. Jumlahnya mungkin bisa ditingkatkan menyesuaikan kemampuan anggaran," lanjutnya.
Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH. Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit. (Mam)