Krjogja.com SUKOHARJO Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo melakukan pemetaan rawan bencana alam dengan pengenalan karateristik wilayah. Kegiatan dilakukan dengan keliling 12 kecamatan melibatkan masyarakat dan pemangku wilayah setempat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, Kamis (23/5) mengatakan
Kerawanan bencana alam dampak dari perubahan cuaca menjadi perhatian utama. Hal ini seperti banjir, angin kencang, tanah longsor dan lainnya yang diakibatkan cuaca hujan. Selain itu juga kekeringan hingga mengakibatkan warga kekurangan air bersih saat musim kemarau juga menjadi perhatian.
"Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ini perlu diantisipasi. Pemetaan rawan bencana alam di masing-masing wilayah perlu dilakukan dengan melibatkan pemangku wilayah setempat dan masyarakat," ujarnya.
BPBD Sukoharjo dalam pemetaan memerlukan banyak masukan dan tanggapan dari masyarakat dan pemangku wilayah. Termasuk juga solusi sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi bersama terhadap kerawanan bencana alam.
Ariyanto mengatakan, perlu melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana alam berkaitan dengan ekosistem. Seperti dalam program penghijauan berupa penanaman pohon di wilayah rawan kekeringan. Pemerintah sudah sering melakukan penanaman pohon dan perlu melibatkan masyarakat dalam hal perawatan.
"Contoh lain seperti melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Pemerintah sudah banyak membangun saluran air dan sering ditemukan masalah aliran air tersumbat sampah dan sedimentasi pasir tinggi. Masyarakat berperan disini membantu pengawasan dan perawatan agar fungsi saluran air itu normal dan mencegah banjir," lanjutnya.
BPBD Sukoharjo akan menjadikan hasil pemetaan wilayah rawan bencana alam ini sebagai pedoman. Sebab kondisi masing-masing kecamatan berbeda.
"Selain dipakai BPBD, juga dijadikan pedoman bagi pemerintah kecamatan setempat. Disana akan diketahui desa mana saja yang rawan semisal banjir, angin kencang dan lainnya," lanjutnya.
BPBD Sukoharjo melakukan langkah lain terhadap kewaspadaan bencana alam dengan mendorong peran Desa Tangguh Bencana (Destana). Keberadaan Destana sangat penting dan menjadi bagian memberikan edukasi kepada warga terhadap peningkatan kemampuan tanggap bencana alam.
"Terus dilakukan sosialiasi dan edukasi pada warga. Tidak hanya menyentuh tingkat RT dan RW saja, tapi juga keluarga. Sebab mereka juga rawan jadi korban terlebih lagi yang tinggal di wilayah rawan bencana alam seperti di bantaran Sungai Bengawan Solo atau perbukitan," lanjutnya.
BPBD Sukoharjo juga melibatkan pihak terkait lainnya dalam membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tanggap bencana alam. Sebab keterlibatan banyak pihak dikatakan Ariyanto akan sangat membantu dan mempercepat akses dalam pemberian materi dan peningkatan kemampuan.
"Terpenting itu orang per orang harus punya kemampuan dan tahu harus bagaimana saat bencana alam terjadi. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja tapi sudah punya modal kemampuan menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan orang sekitarnya," lanjutnya.
Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dengan perubahan ekstrem harus direspon cepat. Kewaspadaan penuh bencana alam dilakukan dengan melibatkan pemerintahan ditingkat desa dan kelurahan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah terkait keberadaan Destana.
Destana memiliki peran besar dalam mengantisipasi sekaligus menanggani terjadinya bencana alam ditingkat desa dan kelurahan. BPBD Sukoharjo mencatat sampai sekarang baru ada 11 desa dari total 167 desa dan kelurahan yang sudah terbentuk Destana.
Sebelas Destana tersebut yakni di Kecamatan Polokarto ada tiga Destana Desa Pranan, Desa Bugel dan Desa Ngombakan, di Kecamatan Mojolaban ada tiga Destana Desa Tegalmade, Desa Laban dan Desa Gadingan, di Kecamatan Grogol ada tiga Destana Desa Pandeyan, Desa Telukan dan Desa Kadokan, di Kecamatan Baki ada satu Destana Desa Ngrombo dan di Kecamatan Weru ada satu Destana Desa Tegalsari