KRjogja.com - KLATEN - Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten akan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan solusi atas kemelut tanah Candi Mulyo, sehingga kepemilikan tanah warga legal dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal ini dikemukakan Ketua Komisi 1 DPRD Klaten, Joko Siswanto, saat menerima audensi warga yang tergabung dalam Paguyuban Perjuangan Sertifikasi Tanah Dukuh Candi Mulyo, Kecamatan Tulung, Klaten, di ruang rapat paripurna Rabu (5/2/2025) sore.
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait pensertifikatan tanah yang sudah berlangsung bertahun - tahun. Hingga sekarang belum ada kejelasan kepemilikan tanah mereka, meskipun mereka sudah menetap puluhan tahun.
Baca Juga: Besok Malam Buya Yahya Ceramah Isra Mikraj di MAJT
Tanah seluas 1.700 meter persegi di Dukuh Candi Mulyo tersebut sudah dihuni warga sejak sekitar tahun 1950. Terdapat 54 kepala keluarga terdiri sekitar 200 jiwa yang kini tinggal diatas tanah tersebut. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.
Joko Siswanto menegaskan, Komisi 1 DPRD Klaten akan koordinasi dengan instansi terkait. Ia meminta pihak-pihak terkait bekerjasama untuk mencarikan solusi secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Ganggu Ketertiban Umum, Kantor Imigrasi Yogyakarta Deportasi Seorang WN China
“Kami akan mengawal proses ini agar warga mendapatkan hak kepemilikan tanah secara legal dan sah sesuai aturan yang berlaku. Artinya solusi tidak hanya adil untuk warga, namun juga sesuai dengan regulasi pertanahan,” kata Joko Siswanto. (Sit)