Langkah tersebut diharapkan bisa menanamkan kembali semangat integritas dan tanggung jawab di lingkungan Kementerian Imipas. Semua pihak, baik pembina maupun yang dibina, sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik.
Di Pulau Nusakambangan sendiri terdapat 13 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan dengan berbagai tingkat keamanan, dari maksimum, hingga minimum. Total lahan yang digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan mencapai 48,7 hektare.
Dukungan lintas kementerian memperkuat pelaksanaan program tersebut. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengaku tidak menyangka karena apa yang biasanya hanya teori di kampus bisa dipraktikkan di Nusakambangan, dan yang menjalankannya justru para warga binaan.
Oleh karena itu, apa yang disaksikan di Nusakambangan merupakan bentuk nyata penerapan konsep hilirisasi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Pembinaan berbasis produksi yang dilakukan di lapas tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tapi juga menunjukkan bahwa warga binaan mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan.
Integrasi pelatihan perikanan dan pertanian yang dikembangkan di Nusakambangan telah membuktikan bahwa pembinaan tidak harus identik dengan hukuman, melainkan bisa menjadi sarana pemberdayaan. Hal ini, sekaligus menjadi contoh bagi lembaga lain agar mengembangkan pola rehabilitasi berbasis produktivitas.
Dari perspektif ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan kegiatan pelatihan di Nusakambangan telah memberi bekal keterampilan vokasional yang konkret.
Program tersebut memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan praktis di bidang pertanian, peternakan, dan pengelolaan limbah. Dengan bekal itu, para warga binaan diharapkan lebih mudah beradaptasi, ketika mereka kembali ke masyarakat.
Pelatihan yang diberikan di lapas-lapas Nusakambangan memiliki manfaat ganda, yakni mendukung proses pembinaan dan mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap berkontribusi dalam dunia kerja, setelah warga binaan itu bebas.
Kolaborasi antarkementerian juga mendapat perhatian dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Purwadi Arianto. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam program ini merupakan contoh nyata reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Karena itu, pembinaan warga binaan di Nusakambangan bukan hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga membangun karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk itu, pendekatan seperti di Nusakambangan ini bisa direplikasi di lapas lain di seluruh Indonesia.
Program tersebut menunjukkan transformasi kelembagaan yang berorientasi hasil, di mana proses pembinaan di lapas turut mendukung agenda nasional, seperti pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor pangan.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menilai perubahan di Nusakambangan sebagai simbol transformasi sosial.
Kawasan yang dulu identik dengan hukuman, kini menjelma menjadi pusat aktivitas produktif yang membangun harapan.
Semangat warga binaan yang kini bekerja di bidang pertanian dan perikanan mencerminkan keberhasilan program pembinaan yang memadukan kemanusiaan, kerja keras, dan pengabdian.
