JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan pengalamannya selama lima tahun memimpin Kementerian baru yang menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekd) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nasir saat itu baru terpilih sebagai Rektor Universitas Diponegoro pada 9 September 2014 namun pada 20 Oktober 2014 diangkat menjadi Menristekdikti oleh Presiden Joko Widodo. Nasir kemudian membuat target yang belum pernah dicapai baik oleh Kemenristek maupun Ditjen Dikti.
"Bukan cita-cita saya sebagai Menteri. Pada saat itu diangkat sebagai Menteri, itu pikiran saya menjadi Rektor, tapi saya diangkat jadi Menteri. Kinerja yang saya lakukan selama lima tahun ini tidak pernah saya bayangkan kira-kira tercapai atau tidak," ungkap Menteri Nasir saat Bedah Kinerja Capaian Lima Tahun Kemenristekdikti (2014 - 2019) di Jakarta.Sabtu (19/10 2019).
Nasir mengungkapkan ada dua hal utama yang dilakukannya saat memimpin Kemenristekdikti, yaitu memperbaiki birokrasi, terutama akuntabilitas anggaran dan mengefisiensikan layanan pada masyarakat melalui sistem online.
"Kita lihat dari sistem birokrasi yang ada di Kemenristekdikti, dulu kita di Kemenristekdikti mengurusi birokrasi itu saya ditugasi untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ungkap Nasir.
Menristekdikti mengungkapkan pada saat dirinya awal menjabat, baik Kemenristek maupun Ditjen Dikti masih mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menteri Nasir menargetkan untuk menjadikan Kemenristekdikti sebagai gabungan dari dua lembaga tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Alhamdulillah bekerja dalam satu tahun langsung bisa meningkatkan reputasi Kemenristek dan Dirjen Dikti dari WDP menjadi WTP (setelah keduanya bergabung menjadi Kemenristekdikti), Wajar Tanpa Pengecualian sampai sekarang. Ternyata laporan dari BPK, penyelesaian masalah paling cepat ada di Kemenristekdikti. Setelah menata birokrasi dulu, yang kedua menata sistem layanan," ungkap Nasir.
Setelah Kemenristekdikti dapat memiliki opini WTP, Menteri Nasir kemudian berfokus pada memangkas waktu dan biaya tidak langsung (mencetak dokumen, membawa dokumen ke Jakarta, dan sebagainya) dari layanan terkait riset dan pendidikan tinggi, salah satunya pada layanan penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia.
