JAKARTA (KRjogja.com) - Masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Korpri dalam hal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Masih teringat di masa Orde Lama jatuh bangunnya kabinet berdampak pada stabilitas kepegawaian. Semasa Orde Baru (1966-1997), pegawai negeri sipil dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Itu sebabnya Ketua Umum DPN Korpri Zudan Arif Fakrullah mewanti-wanti anggotanya agar tidak masuk dalam "jebakan Betmen" dukung mendukung dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bakal dilakukan serentak pada 2017.
Zudan menyontohkan bagaimana seorang PNS yang sudah berkarier bagus lalu diminta mendukung salah satu calon dengan iming-iming akan naik jabatan. Inilah ujian netralitas sesungguhnya. Kalau si calon yang dia dukung menang, PNS tersebut bisa naik jabatan. Tapi ini sangat spekulatif, dan sebaiknya dihindari ASN.
"Sebab kalau jagoannya kalah bisa 'mandeg' karirnya selama lima tahun. Ini namanya dia masuk jebakan Betmen," kata Zudan.
Korpri telah berikrar menjadi organisasi profesi ASN yang kuat, profesional, dan netral sekaligus sejahtera. Sebagai ASN yang profesional, Zudan mengajak anggota Korpri tidak usah terganggu dalam proses kontestasi Pilkada.
ASN itu semestinya fokus saja pada tugas pokok dan fungsinya menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"PNS itu hanya ikut terlibat dalam Pilkada hanya pada saat nyoblos. Di situlah dia menentukan pilihannya, tanpa intervensi siapa pun termasuk atasan langsungnya," kata Zudan.
Apabila ada yang memaksa dan menyeret-nyeret PNS agar mendukung salah calon, Zudan meminta agar ditolak dengan tegas. "Jangan takut dipecat, karena memberhentikan PNS itu diatur UU. Bahkan kalau perlu semua ASN setempat mundur sebagai bentuk solidaritas," tegas dia.
