BPKP bertugas mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang salah satunya berfungsi mengawasi netralitas PNS dalam pilkada.
KPK pun telah memonitor sejumlah daerah dengan indikasi korupsi yang kuat, antara lain Sumatera Utara, Riau, Papua, dan Banten.
"Terpadu, antara KPK kemudian BPKP dan kita (Kementerian Dalam Negeri). Karena pilkada serentak ini problemnya adalah yang kami sepakat dengan KPU dan Bawaslu ini, politik uang harus dicegah. Ini politik uang sumber malapetaka di kemudian hari," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).
Bagi PNS atau ASN yang nekad menggerakkan massa untuk mendukung salah satu calon, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menegaskan akan memecat PNS yang bersangkutan.
Hal yang sama juga berlaku di tubuh militer. "Termasuk netralitas TNI, sudah ditegaskan oleh Panglima. Demikian juga dengan Netralitas PNS, kami sudah koordinasi dengan Menpan, banyak yang kemarin turun pangkat dan diberhetikan di Pilkada 2015," katanya.
Pelaksanaan dua pilkada yakni 2015 dan 2017 dengan segala pembenahannya diharapkan akan berdampak pada proses demokrasi yang lebih baik pada pemilu serentak legislatif dan presiden-wakil presiden di 2019.
"Kami juga minta anggota KPUD-nya, Bawaslu-nya yang banyak dipecat sudah mulai tidak difungsikan lagi," ujar Tjahjo. (*)
