KRjogja.com - JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat tidak pernah mengajak masyarakat untuk memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia. Tapi, MUI tetap menganggap tindakan pemerintah Prancis yang melarang warganya untuk menggunakan hijab di ajang olimpiade 2024 tidak terhormat.
"Tidak ada ajakan untuk boikot produk-produk Prancis. Tapi, tindakan pemerintah Prancis itu benar-benar tidak terhormat, merusak prinsip prinsip Perancis yang liberty, legality, fraternity, dan merusak hak-hak dasar beragama umat Islam," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan persnya yang diterima, KRjogja.com, Jumat (9/8/2024).
Sudarnoto mengatakan, larangan penggunaan hijab bagi umat Islam termasuk islamofobia yang oleh PBB sudah dibuat resolusinya, yaitu harus diperangi. "Tindakan ini juga merusak prinsip prinsip demokrasi yaitu menghormati kaum minoritas," tukasnya.
Baca Juga: Eks Caleg Kembalikan Uang Rp150 Juta ke Kejari
Sebab itu, kata Sudarnoto, pemerintah Prancis untuk alasan apapun tidak boleh mendiskriminasi dan memperlakukan secara negatif terhadap orang muslim. Seharusnya, mereka memberikan serta melindungi hak-hak dasar warga. Menurutnya, ini bukan pertama kali pemerintah Prancis menunjukkan sikap islamofobia, memperlakukan muslim secara tidak adil dan tidak terhormat.
Seperti diketahui, kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab di olimpiade Prancis itu muncul setelah Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab untuk atlet Prancis di Olimpiade 2024. Ia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung. "Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis tidak akan menggunakan kerudung," ujarnya.
Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism', sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.
Baca Juga: Seorang Pemuda Tertemper KA Bima di Kretek Kewek, Ini Kronologi dari KAI
"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," ujarnya.
Menanggapi larangan tersebut, organisasi non-pemerintah Amnesty International langsung mengecam keputusan pemerintah Prancis itu. "Larangan penggunaan hijab di Olimpiade 2024 tersebut melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif dan membuktikan bahwa atlet muslim berhijab di Prancis akan terus mendapat diskriminasi," tulis organisasi ini.
Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024. Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.
Baca Juga: Forpi Kota Yogyakarta Dukung Penertiban Reklame Tanpa Izin
Menanggapi hal itu, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.
Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.
"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC. (Ria)
