Sementara bagi siswa, materi seperti AI dan coding akan menuntut mereka berpikir lebih dalam, bukan sekadar menghafal.
Ini tentu sejalan dengan arah pendidikan global yang mendorong anak-anak menjadi problem solver sejak dini.
Tetapi, apakah semua sekolah siap? Bagaimana dengan SD di daerah terpencil yang belum punya akses internet stabil atau guru yang belum pernah ikut pelatihan AI?
Di sinilah kritik harus masuk. Tanpa pelatihan massif dan dukungan sumber daya yang merata, kebijakan ini bisa jadi beban tambahan.
Alih-alih mengganti nama kurikulum tiap tahun, Kemendikdasmen memilih memperkuat kualitas isi pembelajaran dan membuka ruang fleksibilitas.
Ini sesuai dengan semangat Profil Pelajar Pancasila, yang mendorong siswa menjadi beriman, bernalar kritis, kreatif, dan kolaboratif.
Dampaknya dalam jangka panjang? Bisa sangat besar.
Bayangkan siswa SMA di daerah yang sudah mengerti logika AI sederhana atau membuat program coding dasar.
Mereka akan lebih siap masuk dunia kerja atau wirausaha berbasis digital.
Namun tentu, semua ini tidak akan berjalan tanpa dukungan nyata di lapangan: pelatihan guru, perangkat pendukung, dan integrasi kurikulum mikro di tingkat sekolah.
Tidak ada kurikulum baru bukan berarti pendidikan stagnan.
Yang berubah bukan struktur besar, tapi isi, metode, dan arah pembelajaran.
Kini, bola ada di tangan sekolah dan guru.
Apakah akan diam di zona nyaman, atau mulai merangkul teknologi sebagai bagian dari cara mendidik anak-anak Indonesia.(Ati)
