Sedang Dekan Fisipol UWM Dr Drs As Martadani Noor MA, menyebutkan Indonesia pada tahun 2026 akan berfokus pada tiga isu besar: konsolidasi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan visi pembangunan nasional "Asta Cita", dan tantangan potensi ketidakstabilan di berbagai sektor. Pemerintahan akan menghadapi dinamika politik, termasuk reshuffle kabinet untuk memastikan kinerja dan loyalitas politik, serta pengelolaan oposisi yang berpotensi menyeimbangkan kekuasaan.
"Di sektor sosial, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui hilirissi program makan bergizi gratis, dan peningkatan akses layanan pendidikan serta kesehatan berkualitas. Tantangan ketidakpuasan masyarakat terkait ketimpangan ekonomi dan inklusivitas kebijakan publik, serta ancaman hoaks media sosial terhadap kohesi sosial, perlu mendapat perhatian serius demi menjaga stabilitas nasional," paparnya.
Lebih lanjut Dekan Fakultas Hukum UWM Dr Kelik Endro Suryono SH MHum, menyebutkan Permasalah Hukum di Indonesia tahun 2026 meliputi Pembentukkan Hukum dan Penegakkan Hukum. "Permasalahan pembentukkan hukum adanya ketidaksesuaian dengan nilai masyarakat, pengaruh kepentingan politik, kurangnya partisipasi public, dan Perkembangan Masyarakat lebih cepat dari hukum," paparnya.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA
Sementara Permasalahan Penegakan Hukum Faktor-faktornya . Aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, masyarakat, budaya hukum, intervensi politik dan kekuasaan, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. "Sektor hukum sepertinya masih pesimis," ungkapnya.
Selanjutnya Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UWM Prof Dr Ir Ambar Rukmini MP.menyebutkan tantangan ketahanan pangan dengan memahami dinamika global sebagai landasan strategi. "Ketidakapstian global masih menghantui seperti adanya gejolak geopolitik, pertumbuhan ekonomi global lambat, dan tekanan inflasi," jelasnya.
Menurut Ambar 2026 optimisme tinggi dengan target produksi pangan strategis yang ambisius dan terukur. "Indonesia masuk rangking 4 dunia produsen beras terbesar setelah Tiongkok, India dan Bangladesh. Indonesia semakin kukuh sebagai lumbung pangan regional," terangnya.
Diskusi berlangsung hangat dipandu moderator Wapemred SKH Kedaulatan Rakyat Ronny Sugiantoro. Seratusan dosen dan mahasiswa yang hadir mengikuti acara sampai akhir. (Vin)
