Mendag Zulkifli Hasan juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Baca Juga: Jalur Gaza Membara, Ini Profil Ismail Haniyeh Pemimpin Militan Hamas
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, pada 9 Oktober 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023.
“Pembentukan Bursa CPO ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya mendorong perdagangan CPO lokal yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Kesempatan ini merupakan momen yang baik karena menjadi sarana edukasi pemerintah kepada masyarakat bahwa komoditas unggulan kita yaitu CPO harus lebih didorong agar menjadi tuan di rumah sendiri,” ujar Didid.
Baca Juga: Hari Ini, Polres Bantul Adakan Sispamkota Jelang Pemilu
Didid mengungkapkan, perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Indonesia ini bersifat sukarela. “Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami juga mendorong UMKM pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama (same level playing field) serta memiliki kekuatan tawar yang sama karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan penjual dengan pembeli,” kata Didid.
Didid juga menjelaskan, untuk mengotimalisasi perdagangan CPO di Bursa Berjangka karena ini bersifat sukarela, perlu dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme perdagangan di bursa. “Sosialisasi dan pelatihan ini akan dilakukan bukan saja kepada pemain besar, namun juga pemilik pabrik kelapa sawit,” ungkap Didid. (*)
