JAKARTA - Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP Buhari Sirait, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029.
Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak 79 persen di antaranya di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Seperti Ini Pengakuan Dua Pasang Kekasih Pembuang Bayi
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” kata Buhari Sirait dalam acara Inabanks investment & property outlook di Jakarta, Rabu (12/11).
Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp 25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp 130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.
“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.
Baca Juga: Komisi C Desak Kota Selesaikan Persoalan Sampah Jelang Penutupan TPA Piyungan
Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75 persen, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.
Sementara itu, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.
Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, senilai Rp 2.300–2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.
Baca Juga: Buruh Edarkan Pil Sapi, Langsung Ditangkap Polisi
“Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi; ia adalah katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.
Ia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.
Sementara itu, sektor industri juga menunjukkan optimisme. Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengungkapkan rencana perusahaan membangun pabrik energi pintar di Batam, fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok dengan kapasitas produksi 4 GWh. “Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.
