Krjogja.com Semarang - Praktik Politik Uang (money politics) dikhawatirkan akan makin masif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 35 daerah di Jawa Tengah, yang akan berlangsung, November 2024. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyelengara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Jawa Tengah, sedang gencar mengedukasi masyarakat termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat untuk bersama mengeliminasi politik uang.
Hal tersebut disampaikan Dr H Multazam Achmad MA, moderator Focus Group Diascussion (FGD) bertema Gerakan Antipolitik Uang dalam Pilkada Serentak 2024, yang diprakarsai “senator” Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Jawa Tengah, Dr H Abdul Kholik, SH Msi, di gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang. Peserta FGD berjumlah 21 orang, seluruhnya pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah.
Selain Abdul Kholik, FGD menampilkan narasumber Komisioner KPU Jawa Tengah Basmar Perianto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, SAP MH, Ketua FKUB Jateng Prof Dr H Imam Yahya MAg,
Baca Juga: Hubungan PBNU-PKB: Gus Yahya Ibaratkan Seperti Mobil yang Perlu Ditarik Jika Bermasalah
Abdul Kholik berobsesi, Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang dijalankan sejak 2004, prosesnya diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas, menuju kedaulatan rakyat, sehingga harus berjalan luber dan jujur adil (jurdil) yang muaranya dapat menghasilkan pemimpin di daerah yang berkualitas dan mampu bekerja dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Namun fakta menunjukkan, penyelenggaraan Pilkada serentak selama 20 tahun ini, dari 500 lebih kepala daerah yang terpilih, 400 lebih diantaranya bermasalah dengan indikasi terlibat kasus hukum yang pemicu utamanya akibat praktik politik uang yang merajalela hingga melanggar prinsip moralitas.
Abdul Kholik menyatakan prihatin, negara sudah menghargai rakyat diposisikan sebagai pemilik sah suara kemudian diberi kebebasan untuk menggunakan hak suara sebaik mungkin, tetapi justru dikotori dengan maraknya jual beli suara dalam setiap. Fenomenanya, kini masyarakat resah, karena rendahnya moralitas.
Terkait dibentuknya 238 lebih desa antikonflik di Jateng menghadapi Pilkada, Abdul Kholik memberi apresiasi tinggi, mengingat konflik dalam pilkada, salah satu pemicunya politik uang.
Basmar Perianto, Komisoner KPU Jateng menegaskan, dalam pandangan KPU, nilai etika kedudukannya lebih tinggi dari hukum, sehingga masalah etika akan selalu menjadi pegangan KPU dalam menjalankan tugas pilkada serentak. Lewat pemilu, lanjutnya, sebagai upaya mewujudkan demokrasi, dan mencegah kekuasaan mutlak.
KPU juga membentuk rumah-rumah pintar sebagai sosialiasi kepada masyarakat tentang urgensi memilih pemimpin yang baik, kemudian membekali para komisioner KPU se-Jateng untuk mengedepankan kemartabatan dalam bertugas. Muaranya agar penyelenggaraan pilkada berjalan baik di semua tahapan.
