Krjogja.com - SLEMAN - Tim Penyidik Kejati DIY bersama 7 instansi pemerintah mengecek lokasi di Ambarukmo Green Hills terkait dugaan perkara mafia tanah kas desa di Caturtunggal Depok oleh PT Deztama Putri Sentosa, Senin (18/04/2023). Cek lokasi tersebut untuk mengukur luasan tanah dan menghitung kerugian negara.
Asisten Pindana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH mengungkapkan, cek lokasi itu dilakukan Tim Penyidik Kejati DIY bersama 7 instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, PDAM Tirta Sembada, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Sleman, Inspektorat, PLN, BPN dan Kalurahan Caturtunggal mendatangi lokasi Ambarukmo Green Hills.
“Instansi itu kami ajak untuk mengecek sesuai dengan tupoksinya. Misalnya BPN itu mengukur luasan lahan, PLN dan PDAM mengecek status listrik atau air pam yang dipasang dan lainnya,” ungkap Aspidsus.
[crosslink_1]
Di samping itu, cek lokasi itu tim penyidik juga untuk menghitung kerugian negara dalam perkara dugaan kasus mafia tanah kas desa. Selain ada uang sewa juga ada komponen lainnya.
“Ini juga bagian untuk menghitung kerugian negara. Kami akan cek apa saja komponen-komponennya,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Kejati DIY telah menetapkan Direktur PT Deztama Putri Sentosa, RS (33) selaku penyewa tanah kas desa (TKD) Caturtunggal sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. PT Deztama Putri Sentosa diduga secara melawan hukum tanpa izin pemanfaatan lahan dari Gubernur DIY telah membangun pemukiman dan menyewakan tanah kas desa kepada pihak ketiga.
Selain tanpa ijin, PT Deztama Putri Sentosa tidak membayar uang sewa, membangun tanpa Dilengkapi Dengan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb), Ijin Gangguan (Ho) Dan Ijin Pengeringan Lahan Dikarenakan merupakan tanah pertanian. Tak hanya itu, penyewa juga tidak melakukan pembayaran terhadap pensertifikatan tanah kas desa yang seharusnya dari pembayaran tersebut menjadi pendapatan negara. (Sni)
