SLEMAN, KRJOGJA.com – Realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp10,09 triliun atau 45,58 persen target APBN sampai dengan akhir Juni 2022. Kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 9,47 persen (yoy). Seluruh Satuan Kerja (Satker) pun dihimbau tidak menumpuk penyalurannya di akhir tahun supaya realisasi belanja negara optimal tersalur dan terserap.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Arif Wibawa menyampaikan realisasi belanja negara di DIY tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp4,46 triliun atau 37,44 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp5,63 triliun atau 56,58 persen. Dengan capaian tertinggi belanja pegawai karena cenderung flat setiap bulan, sedangkan belanja barang dan belanja modal perlu di akselerasi sampai triwulan berikutnya.
" Kita sudah menghimbau seluruh Satker agar jangan ada kebiasaan sering menumpuk hingga akhir tahun. Harapannya semula target realisasi belanja semester I itu bisa mencapai 50 persen, tetapi tidak bisa hanya 45,58 persen saja. Melesetnya target realisasi belanja ini karena proses pengadan barang dan jasa, juknisnya banyak terlambat dari Kementerian/Lembaga (K/L)," ujar Arif di kantornya, Kamis (28/7).
Selain itu, Arif menyoroti proses lelang baru terlaksana sampai April atau Mei 2022 sehingga capaian penyaluran dan pencairan nilainya belum banyak karena dimungkinkan baru sebatas uang muka maksimal hanya 30 persen atau 35 persen. Untuk belanja modal yang lain barangkali masih dilakukan di triwulan berikutnya. Kemudian untuk belanja barang sudah dihimbau kepada seluruh Satker agar cepat mengeksekusi.
" Kebiasaan-kebiasaan lama jangan terus dilanjutkan yang akhirnya ditumpuk di akhir tahun. Disaat pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah ini menjadi instrumen utama dalam mempercepat pemulihan. Karena belanja pemerintah ini mempunyai misi guna menstimulus perekonomian. Apabila belanja sudah tersalur maka pergerakan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di DIY segera cepat terbentuk atau terwujud," tandasnya.
Arif menjelaskan realisasi belanja K/L terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2,15 triliun atau 45,81 persen dari pagu, belanja barang Rp1,31 triliun atau 30,66 persen, belanja modal Rp 994,52 miliar atau 33,88 persen dan belanja bantuan sosial Rp8,51 miliar atau 47,78 persen dari pagu. Belanja K/L mengalami kontraksi 14,18 persen (yoy) disebabkan efisiensi melalui automatic adjustment, cut off belanja serta kesulitan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa.
" Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp3,92 triliun hingga akhir Juni 2022. Kinerja positif pendapatan negara tercermin dari pertumbuhannya yang meningkat 19,05 persen (yoy). Realisasi komponen pendapatan terbesar bersumber dari perpajakan yang mencapai Rp2,88 triliun, tumbuh 32,40 persen (yoy)," imbuhnya
Secara umum, Arif menyebut faktor yang mendorong kinerja penerimaan pajak pada semester I tahun 2022 adalah implementasi kebijakan pengungkapan sukarela (PPS), pemulihan ekonomi dan penyesuaian tarif PPN. Sementara itu untuk sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,04 triliun, tumbuh negatif 6,82 persen (yoy).
" Kinerja APBD DIY sampai akhir Juni 2022 telah mencapai Rp5,99 triliun atau 37 persen dari pagu dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,62 triliun atau 50,2 persen dari target," pungkasnya. (Ira)
