SLEMAN, KRJOGJA.com - DPRD Sleman meminta kepada eksekutif mulai dari sekarang menyiapkan skema untuk antisipasi bagi honorer yang tak masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mengingat pada Tahun 2023 mendatang, rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer.
Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Suryana AMdKes mengatakan, sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Sleman sudah mulai resah dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Mengingat pengangkatan P3K merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Ada sebagian tenaga honorer yang resah. Soalnya pengangkatan P3K ini bukan dari pemerintah daerah tapi pusat. Mereka khawatir tidak bisa masuk," kata Suryana, Rabu (15/6/2022).
Menurutnya, jika para tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi ke Pemkab Sleman dan tidak bisa lolos P3K, tentu akan menjadi beban psikologis di masyarakat. Kemudian juga akan menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman.
"Mereka bekerja di Pemkab Sleman merupakan kebanggaan tersendiri. Kalau tiba-tiba tidak lolos dan hilang pekerjaan, otomatis akan membuat beban secara psikologis," ucap warga Pundong 2 Tirtoadi Mlati Sleman ini.
Seharusnya, lanjut Suryana, para tenaga honorer perlu mendapat prioritas. Paling tidak pengabdian yang selama ini bekerja di pemerintah supaya dihargai. "Kualifikasi dan kualitas itu penting. Tapi kami berharap, kalau memang tenaga honorer itu memiliki kualifikasi supaya diprioritaskan," tuturnya.
Suryana juga meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan skema bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K. Supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan baru. "Kami berharap dari sekarang perlu skema baru. Supaya bisa menampung tenaga honorer yang tak lolos P3K," pintanya.(Sni)
