SLEMAN, KRJOGJA.com - Komisi A DPRD DIY melakukan monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 di Kecamatan Depok Sleman, Kamis (04/06/2020) kemarin. Didapatkan adanya permasalahan pendataan warga penerima bantuan sosial (bansos) terutama berasal dari dari APBD DIY.
Ketua Komisi A, Eko Suwanto menjabarkan data tak akurat ternyata ditemukan di Kecamatan Depok yang membuat terjadinya tumpang tindih bantuan dan alokasi tak tepat sasaran. Didapatkan laporan bahwa ada penerima bansos yang telah meninggal dunia, pun juga warga yang sudah berpindah alamat.
“Kita menerima aduan tentang carut marut bansos. Kita minta pemda DIY menelusuri lagi data aktualnya soal warga yang terdampak. Pemda DIY harus secara transparan dan terbuka memberikan informasi terkait hal penggunaan dan hasil yang dicapai dalam penyaluran dana tersebut,†terang Eko pada wartawan Jumat (5/6/2020).
Adanya fakta tersebut menurut Eko akan berkaitan dengan penggunaan anggaran seperti berapa banyak alokasi anggaran yang sudah diterima oleh warga. “Kemudian harus ada solusi atas masalah bantuan sosial untuk warga yang sudah meninggal, apakah bisa diterima oleh ahli waris atau dikembalikan ke kas daerah misalnya,†tambah Eko.
Muhammad Taufik, Kasi pelayanan Desa Condong Catur sebelumnya menjelaskan adanya persoalan tidak akuratnya data sehingga terjadi tumpang tindih. Data yang digunakan sebagai data penyaluran ialah data berasal dari tahun 2015 dan 2016, yang sudah usang.
“Verifikasi data menjadi persoalan tersendiri dan sebaiknya data harus diterima dari bawah atau lingkungan terkecil diteruskan secara berjenjang ke level yang lebih atas. Pemerintah provinsi atau pusat yang mengklarifikasi data-data tersebut, jika hal ini dilakukan maka tidak akan ada persoalan di tingkat masyarakat terkait penyaluran bansos atau yang lainnya,†terang dia.
Alhasil di Kecamatan Depok banyak warga yang menolak bansos dari Pemda DIY tersebut. Tercatat ada sekitar 200 paket bansos ditolak. Di desa Maguwoharjo misalnya, ada 37 undangan pengambilan bantuan BST Pemda DIY diberikan kepada warga, tetapi 35 undangan dikembalikan, karena warga sudah mendapat bantuan lain. (Fxh)
