SLEMAN, KRJOGJA.com - Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 yang kini belum ada kapan akan berakhir, FORPI Kabupaten Sleman mendorong manajemen penanganan berbasis komunitas dengan mengoptimalkan gugus covid-19 di level dusun.
Misalnya membentuk lumbunglumbung pangan di tiap dusun sebagai upaya antisipasi dampak ekonomi yang berkepanjangan atau menggalang solidaritas sosial, di antara warga di dusun dimana orangorang mampu di dusun tersebut dapat mendonasikan sodaqoh atau zakat untuk dikumpulkan dan dikelola oleh gugus covid di kampung. Kearifan lokal menjadi pertimbangan utama.
Demikian antara lain kesimpulan dalam diskusi daring yang digelar FORPI Sleman, Jumat (08/05/2020) dipimpin oleh koodinatornya Octo Lampito. Diskusi diikuti oleh semua anggota, Hempri Suyatna, Tutik Purwaningsih, Nurcahya Praba, Agus Nughroho dan Taufik.
Jaring pengaman sosial yang ada ini diharapkan akan membantu masyarakat yang mengalami dampak sosial ekonomi akibat covid-19 khususnya mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun stakeholder yang lain. Ini sekaligus menanggapi, masih belum lancarnya bantuan sosial yang dibagikan pemerintah.
Selain itu, Forpi Sleman juga mendesal perbaikan manajemen bencana dengan langkah-langkah diantaranya mendorong pemetaan program-program penanganan covid-19 yang sudah dilakukan pemerintah pusat, propinsi serta stakeholder seperti organisasi partai politik, organisasi sosial keagamaan, perusahaan, perguruan tinggi. Dengan demikian, dapat ditemukan kekosongan program yang belum dilakukan sehingga program dapat lebih fokus dan semua masyarakat diharapkan dapat terjangkau.
Mendorong perbaikan manajemen bantuan sosial baik dari pemerintah dan lembaga non pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih/tidak tepat sasaran dan menyiapkan scenario penangangan covid-19 baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian mendesak adanya keterbukaan informasi terhadap penggunaan rapid test yang telah dilakukan.
Jika diperlukan, Forpi mengusulkan menambah personil dalam struktur kepengurusan gugus covid-19 daerah dengan menambah struktur di luar birokrat yang memiliki kompetensi. Misalnya yang terlihat masih kurang personil yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan, psikologi, ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan muncul penganangan yang lebih komprehensif.
Dalam diskusi tersebut, juga mendorong adanya perbaikan manajemen informasi dalam penanganan kasus Covid-19 sehingga informasi dapat diterima masyarakat secara baik dan tidak terjadi miskomunikasi. Mengingat kondisi di jalan dan luar rumah sudah mulai ramai dan tingginya kasus positif covid di Sleman, maka perlu dipikirkan penegakan aturan yang lebih tegas terkait dengan banyaknya kerumunan yang dalam beberapa kasus sering ditemukan.
Dalam hal ini perlu ada aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas terkait buka-tutupnya cafe, toko, warung, restoran dan sebagainya. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat non pembatasan sosial berskala besar mungkin dapat diterapkan di Kabupaten Sleman untuk mengantisipasi persebaran Covid-19 yang makin masif. (Sni)
