SLEMAN, KRJOGJA.com -Â Pekerjaan rumah terberat yang dihadapi pemerintah sebagai usaha peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pada pemenuhan guru pendidik yang sesuai kompetensi serta penyediaan sarana dan prasarana (sarpras). Sementara tugas yang cukup rumit yakni dengan bermunculan lembaga PAUD swasta yang tidak dapat diintervensi terutama dalam pemilihan SDM yakni tenaga pendidiknya.
"Lembaga PAUD swasta kita tidak bisa mengintervensi. Dalam lembaga swasta bisa jadi ada pengajar yang kompetensi kurang, adapula yang mempekerjakan pengajar yang tidak memiliki kapasitas misalnya tenaga hanya semacam volunteer yang kemudian diberikan pelatihan instan. Karena lembaga swasta kita tidak bisa menekan mereka.
Yang bisa kami lakukan hanyalah pembinaan dan melakukan supervisi ke mereka," ujar Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dikmas DIY, Eko Sumardi disela acara Sosialisasi Penerapan Model PAUD, Senin (28/10).
Ditambahkannya di DIY ada 5.701 lembaga PAUD, TK dan Satuan Kelompok Belajar (SKB). Dari ribuan lembaga ini rentan terjadi seolah gap terkait lembaga favorit masyarakat. Meski demikian pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena lembaga PAUD dan TK erat kaitannya dengan bisnis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain sarpras dan kualitas tenaga pendidik, pihaknya juga mengaku tidak dapat mengintervensi dari sisi honorarium atau gaji yang diterima guru. "Semakin sering promosi, sosialisasi dan memiliki track record baik di banyak segmen, semakin pula lembaga ini laku," jelasnya lagi.
Ditambahkannya, pertemuan dengan pengelola PAUD, SKB dan TK se-DIY juga dalam rangka mengembangkan model untuk peningkatan mutu dan kualitas pengajaran bagi anak usia PAUD. (Aje)
