SLEMAN, KRJOGJA.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus menyusun drat usulan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk nantinya di uji publik-kan di masing-masing kabupaten/kota. Penyusunan ini didasarkan pada tujuh prinsip proses penataan dapil.
Tujuh prinsip penyusunan dapil tersebut antara lain, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional dan integritas wilayah. Untuk uji publik rencananya akan diselenggarakan tanggal 26 Januari nanti dengan mengundang pemangku kepentingan yang ada di kabupaten masing-masing. Tim dari KPU kabupaten/kota di DIY juga sudah menyiapkan beberapa alternatif dapil untuk nantinya mendapatkan masukan dan penilaian.
"Saat uji publik nanti, teman-teman dari KPU kabupaten/kota akan mengundang partai politik, panwas hingga pemerintah. KPU lalu memaparkan rencana dapil yang sudah disusun tersebut untuk mendapatkan masukan," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, Minggu (21/1).
Masukantersebut menurut Hamdan akan dijadikan dasar KPU kabupaten/kota untuk mengajukan draf dapil ke KPU RI. Karena di daerah itu kewenangannya hanya sebagai penyampai usul saja. Untuk ketetapan dan keputusan tetap ada di KPU RI.
Apalagi untuk Kabupaten Sleman ada dapil propinsi yang sudah di tetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pementaan dapil tingkat propinsi yang sudah ditetapkan dalam UU tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan daerah-daerahnya," tegas Hamdan.
Di KPU Sleman sendiri saat ini sudah menyiapkan tiga formula dapil. Pertama, sama dengan Pemilu 2014 lalu dengan enam dapil. Kedua, ada tujuh dapil dan ketiga dengan delapan dapil. KPU mencoba membuat pemerataan karena ada sebagian partai yang menilai jika dengan enam dapil itu nilainya tidak setara. Karena ada wilayah yang nilainya mahal, ada yang murah. Tapi ketika diuat formulasi dengan tujuh dan delapan dapil, justru semakin tidak setara. (Awh)
