SLEMAN (KRjogja.com) - Upaya penegakan kejahatan Ilegal fisihing tergolong krusial, karena Indonesia adalah negara paling besar ke-2 setelah Kanada yg memiliki garis pantai terluas.
Hal tersebut dikemukan oleh ahil Hukum Pidana UGM Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, SH MHum dalam Seminar Nasional bertema Kejahatan Terorganisir yang Bersifat Transnasional (Transnational Organised Crimes) Perspektif Hukum yang Multidimensi, Rabu (15/11) bertempat di University Club Hotel.
Untuk itu, Ia mengapresiasi kebijakan kabinet Jokowi yang berusaha memperkuat dunia maritim Indonesia. "Upaya ini ibarat membangkitkan Indonesia dari tidur lama," ujarnya sembari menekankan urgensi menjaga kedaulatan laut.
Selain Ilegal Fishing, terorisme dan perdagangan manusia juga tergolong dalam kejahatan internasional karena memenuhi karakteristik kejahatan internasional yakni: bersifat masif, dilakukan secara terorganisasi, rumit, dan menimbulkan dampak yang luar biasa.Â
"Karena delik-deliknya khusus, sudah barang tentu dalam penanggulangannya butuh upaya ekstraordinary pula," terangnya.
Dalam kasus terorisme, misalnya, selalu menjadi perdebatan apakah narapadina kasus terorisme ini harus disatukan atau dipisahkan dengan narapidana lainnya. Pada seminar ini, ia kembali menekankan bahwa terorisme bukanlah soal pemahaman agama yang salah, tetapi lebih kepada masalah ekonomi dan kelompok marjinal. "Untuk menanggulanginya, kita harus punya kearifan lokal yang dapat membentengi diri dari nalai-nilai yg tidak sesuai," ujar Eddy menambahi. (Mg-22)
