YOGYA, KRJOGJA.com - Langkah mengirim Surat diskresi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dikritisi oleh Komisi C DPRD DIY. Hal tersebut dinilai sebagai cara lambat menangani permasalahan di masyarakat akibat penutupan perlintasan sebidang di bawah flyover Janti.
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga kepada wartawan dalam temu pers Senin (6/11/2017) mengatakan seharusnya Gubernur DIY berani mengambil langkah cepat untuk mengurai permasalahan yang terjadi di masyarakat. “Kalau menurut saya, Gubernur bisa langsung perintahkan Kepala Dinas Perhubungan DIY untuk membuka. Kondisi di sana malah jadi berbahaya karena tidak ada palang pintu dan penjaga,†terangnya.
Terkait tak adanya fasilitas pusat baik berupa palang maupun penjaga sesuai Undang-Undang, Gimmy menyatakan bahwa Komisi C siap mendorong serapan APBD untuk sektor tersebut. “Kami di Komisi C siap mendorong, misalnya harus ada penjaga palang, tambah sarana seperti sirine bisa diambilkan dari APBD karena ini semua demi kepentingan masyarakat,†sambungnya.
Selama pemantauan lapangan Komisi C menurut Gimmy menemukan banyak permasalahan diantaranya putusnya hubungan sosial kemasyarakatan warga di utara dan selatan perlintasan yang kini hanya bisa diakses dengan jalan kaki dan menurunnya pendapatan ekonomi warga dan jalan kampung yang dipadati kendaraan yang biasanya melewati perlintasan bawah flyover.
“Kampung yang jadi jalan alternatif sekarang sudah seperti Jalan Solo, padat dan warga merasa terganggu juga. Menurut kami, ujicoba sudah cukup dan perlintasan harus segera dibuka,†ungkapnya lagi.
Sementara secara terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengisyaratkan bakal turun langsung ke lokasi kawasan perlintasan setelah adanya jawaban atas diskresi yang dikirimkan ke Kemenhub. Sultan ingin mencari tahu permasalahan warga dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. (Fxh)
