SLEMAN (KRjogja.com) - Setelah mencapai jumlah kepesertaan 171 juta anggota hingga Januari 2017 ini, kini BPJS Kesehatan kembali mencanangkan target lebih besar hingga 2017 akhir. Tak kurang 3 juta anggota baru ditargetkan ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan (JKN) sepanjang tahun 2017.
Ditektur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Pusat, Andayani Budi Lestari dalam temu media di Indoluxe Hotel Rabu (22/2/2017) siang mengatakan target tersebut dicanangkan untuk memenuhi pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Tak ayal, target tinggi pun dibebankan pada operator JKN untuk terus menambah anggota hingga angka 3 juta di tahun 2017 ini.
"Tahun ini kami targetkan penambahan kepesertaan hingga 3 juta anggota karena target kami mencapai 174 juta pada akhir tahun 2017. Hal ini sesuai dengan program Indonesia sehat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di mana seluruh masyarakat menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional," ungkapnya.
Untuk memenuhi target tersebut, disebutkan Andayani BPJS Kesehatan berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat melalui beberapa hal diantaranya kaderisasi dan pembuatan kantor cabang virtual. "Untuk kader, kita berusaha dekatkan masyarakat agar semakin mudah menjadi anggota dan membayar iuran bulanan, kader ini nanti yang menyetorkan kepada kami sementara kantor virtual untuk memudahkan pengguna internet mengakses layanan kami mulai mendaftar hingga cek tagihan dan pembayaran," lanjutnya.
Aris Jatmiko Kepala Divisi Regional 6 BPJS Kesehatan DIY Jawa Tengah menambahkan kantor cabang virtual akan mulai diujicobakan mulai 1 Maret 2017 di 25 kantor cabang seluruh Indonesia. "Program ini akan mulai diujicobakan juga di wilayah DIY dan Jawa Tengah, tujuannya untuk memudahkan masyarakat bersentuhan dengan BPJK Kesehatan," terangnya.
Sementara terkait program kader BPJS Kesehatan, hingga akhir 2016 lalu di DIY dan Jawa Tengah tercatat 128 orang. Program tersebut dinilai berhasil cukup baik dan akan kembali dilaksanakan di tahun 2017.
"Kami menilai program kader ini mampu menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan bersentuhan langsung dengan BPJS Kesehatan. Kader-kader kita bekali dengan kebijakan dan cara mendaftarkan juga menerima iuran dari masyarakat, paling penting kader-kader berasal dari daerah setempat," pungkasnya. (Fxh)
