YOGYA (KR) - Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) telah diundangkan hampir lima tahun. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah amanat UUK yang belum ditunaikan. Hal ini mendorong DPRD DIY membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan terhadap Pelaksanaan UUK.
"Salah satu alasan pembentukan Pansus adalah beberapa amanah UUK yang belum ditunaikan. Amanat-amanat yang dijabarkan dalam UUK itu seharusnya segera ditunaikan oleh kepemimpinan Gubernur dan Wagub DIY periode 2012-2017 ini," jelas Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, Selasa (10/1).
Wacana pembentukan Pansus mengemuka akhir tahun lalu dalam rapat antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi. Rapat itu digelar untuk menyikapi pilihan solusi atas mentoknya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Kebudayaan. Ketika itu muncul pendapat bahwa
seharusnya dibentuk kerangka umum lebih dulu sebelum Perdais disusun, sesuai perintah UUK. (Bro)
