SLEMAN (KRjogja.com) - Kementerian Desa Pembangunanan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kini telah memiliki 12.858 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari total 75.754 desa di seluruh tanah air. Diharapkan seluruh desa di Indonesia memiliki BUMDes, dengan target realistis mencapai 15.000 BUMDes akan lahir hingga 2019 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan BUMDes merupakan karakter orisinil yang sesuai dengan mandat Undang-Undang karena dari kepemilikannya dari seluruh masyarakat desa. Setiap keputusan BUMDes dilakukan harus mekanisme persetujuan musyawarah desa (Musdes).
"Untuk meningkatkan kesejahteraan, kita memiliki kepercayaan terhadap BUMDes yang mempunyai peran signifikan meningkatkan. Kita sudah melihat BUMDes di telah berkembang dan dimiliki masyarakat desa itu sendiri dengan usaha yang bervariasi," ujar Anwar usai Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan BUMDes bersama pelaku BUMDes, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Institute for Research and Empowerment (IRE) di Eastparc Hotel, Jumat (30/9).
Anwar menuturkan variasi BUMDes ini terutama berbasis dari kekuatan desa itu sendiri semisal pertanian, kerajinan, industri mikro (garmen), pariwisata dan sebagainya. Pihaknya tidak akan terjebak dalam mengejar target kualitatif melahirkan BUMDes di setiap desa, namun difokuskan BUMDes yang telah ada ini mampu memberikan kontribusi untuk menopang kegiatan ekonomi di tingkat desa.
"Kita akan merumuskan kira-kira intervensi yang tepat untuk BUMDes dengan berbagai karakter baik yang sudah berkembang, sudah maju atau baru dibentuk. Dalam kurun waktu satu tahun lalu telah terbentuk 8.000 BUMDes," tuturnya.
Wakil Forum Komunikasi BUMDes Sleman, Agus Setyanta mengakui keberadaan BUMDes sebagai wadah masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya BUMDes Amarta Pandowoharjo Sleman yang fokus pada bidang pengelolaan sampah khususnya sampah.
"Dari hasil unit pengelolaan sampah ini saja omzet yang dihasilkan mencapai Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per tahun. Pengelolaannya dari masyarakat yang memang sebelumnya sudah mengelola sampah, jadi BUMDes tinggal menjadi wadah bersinergi untuk pengelolaan lingkungan," pungkas Agus. (Ira)
