SLEMAN (KRjogja.com) - Adanya pungutan tidak resmi, infrastuktur sekolah hingga penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi masalah dalam dunia pendidikan Indonesia. Kondisi ini membuat budaya korupsi di lingkungan pendidikan, masih marak terjadi.
Setidaknya itulah yang muncul dalam Workshop dan Training 'Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan Melalui Cek Sekolah-Ku' yang diselenggarakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Yogyakarta. Bekerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII), kegiatan berlangsung selama tiga hari, Kamis-Sabtu (1-3/9) di Hotel Quality Yogyakarta.Peserta berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Sekolah, siswa, orang tua, LSM yang bergerak di bidang pendidikan dan media.
Sejak digulirkan tahun 2014 lalu, sekolah di tiga kabupaten di Indonesia menjadi piloting. Makassar, Semarang dan Palangkaraya. Masalah yang masuk beragam. Tergantung dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. "Namun rata-rata tentang pungutan-pungutan tidak resmi, insfratruktur sekolah, hingga uang kelas yang tidak layak dan penggunaan dana BOS," kata Jonni Oeyoen selaku Training Spesialis TII.
Cek Sekolah-Ku ini menjadi sarana untuk siapa saja termasuk stakeholder untuk menyampaikan persoalan atau keluhan yang berkaitan dengan pendidikan. Alasan pemilihan tiga daerah tersebut, berdasarkan penilaian yang memang memiliki komitmen untuk memperbaiki sektor pendidikan. "Dari sini dapat dibangun pola komunikasi anatar sekolah dengan pemerhati pendidikan di masing-masing daerah. Selain tiga lokasi tersebut, bulan lalu kami telah melakukan pelatihan di delapan daerah untuk hal sama. Diantaranya Yogyakarta, Gorontalo, Kupang dan Bogor," tegasnya.
Ketua Agen SPAK Yogyakarta Alimatul Qibtiyah mengatakan, pendidikan sebagai salah satu pelayanan dasar merupakan sektor yang sangat dekat dan berkaitan dengan keseharian masyarakat. Sayangnya, korupsi di sektor pendidik juga tidak kecil. Salah satunya dengan tidak transparansinya anggaran sekolah. (Awh)
