SLEMAN (KRjogja.com) - Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSi masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan penghapusan 14 peraturan daerah (perda) yang diumumkan di website. Mengingat mayoritas perda tersebut sudah dihapus atau diganti sehingga pengumuman tersebut tidak sesuai kondisi di Sleman.
"Kami masih menunggu surat resmi dari Kemdagri. pengumuman di websitenya Kemendagri itu baru akan dievaluasi lagi, apakah sudah benar atau belum, " kata Sri Purnomo, Rabu (22/06/2016) di ruang kerjanya.
Sebagaimana diketahui 14 perda tersebut diantaranya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Sleman, penyelenggaraan reklame, izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik, izin tenaga kesehatan, penyelenggaraan pemondokan, tata cara penerbitan sertifikat laik fungsi, perizinan pedagang kaki lima, retribusi perizinan tertentu, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan lainnya.
Menurutnya, perda yang diumumkan di website untuk diusulkan dihapuskan itu, sebenarnya sudah banyak yang dicabut atau diganti. Meskipun demikian, pihaknya akan mencermati terlebih dahulu terhadap usulan tersebut.
"Tadi sudah saya perintahkan ke bagian hukum untuk mencermati itu sambil menunggu surat resmi dari pusat, " ujarnya
Terpisah Kabag Hukum Sleman Heri Dwikuryanto SH menjelaskan, dari 14 perda itu sebenarnya hanya 4 perda dan 10 peraturan bupati. Untuk itu pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.
"Kami belum bisa menindak lanjuti pengumuman di website Kemendagri karena tidak semuanya benar. Kami hanya menunggu surat saja, " kata Heri. (Sni)
