Krjogja.com - SLEMAN - Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan anti politik uang di semua lapisan harus terus dilakukan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (DP3P2KB) Sleman menggelar Konsolidasi Gerakan Perempuan Anti Politik Uang di kantor setempat, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan tersebut bersama beberapa organisasi pemerhati kepemiluan yaitu Caksama Institute dan IWD serta organisasi perempuan yaitu FPPI dan Forhati. Kepala DP3P2KB Sleman, Wildan Solichin mengatakan jika perempuan menjadi aktor penting dalam proses politik electoral.
"Konsolidasi kali ini merupakan sebuah upaya meningkatkan partisipasi bagi perempuan, pemilih pemula, disabilitas, lansia, diperlukan dalam menjaga pemilu bersih dan inklusif. Kegiatan ini bagian dari program kami, jadi untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi semua komponen," ucap Wildan.
Baca Juga: Satgas Yonif 631 Antang Bagikan Makan Gratis di Pos Nayaro
Ia menambahkan jika perempuan sebagai partisipan politik yang ideal untuk memenuhi kuota perempuan di ranah politik. Dimana ada kebijakan afirmatif dipatok 30% kesertaan perempuan dalam politik. Pihaknya pun juga telah bersinergi dengan ormas perempuan, pamong, dan kader potensial perempuan.
"Kami juga mengundang mereka menjadi narasumber bahkan untuk program-program. Dengan tujuan saling mengisi dan melengkapi. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat agar melek politik dan perempuan di dunia politik lebih eksis," tutur Widan kembali.
Salah satu narasumber kegiatan, Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong apa partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat berpolitik. Khusus untuk Pemilu memang di beberapa program program kita telah menggandeng kelompok perempuan. Termasuk dalam pembentukan desa anti politik uang saat ini sedang digagas oleh Bawaslu.
"Di Bawaslu sudah melibatkan kelompok perempuan dalam pengawasan Pemilu. Meskipun jumlahnya belum terlalu banyak. Harapan kami ketertarikan perempuan dalam politik semakin meningkat. Harapan perempuan bisa menjadi pelopor desa-desa yang lain serta aktif sosialisasi di masyarakat terkait dengan politik uang politik uang," tutur Arjuna. (*3)
