KRjogja.com, SLEMAN — Ombudsman RI merekomendasikan pemerintah untuk melanjutkan dan mempertahankan pemberian program bantuan pangan atau bantuan sosial (bansos) beras setiap bulan. Sebab program tersebut dinilai sukses mampu mengendalikan inflasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan kunjungannya ke gudang Bulog Purwomartani untuk memantau ketersediaan beras baik beras dari luar negeri maupun dalam negeri yang diketahui cukup melimpah. Dengan ketersediaan baik beras lokal maupun impor yang cukup tersebut, pemerintah siap untuk melakukan stabilisasi harga beras ketika dibutuhkan.
" Terlihat persediaannya di Gudang Bulog Purwomartani ini cukup melimpah baik beras lokal maupun impor. Jadi pemerintah siap melakukan stabilisasi pasokan jika seandainya terjadi peningkatan harga beras kembali," ujar Yeka usai melakukan pemantauan pasokan beras bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, Rabu sore (19/6).
Salain itu, Ombudsman RI ingin mendapat masukan dan informasi terkait kesuksesan program bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi. Apabila ternyata sukses seharusnya program ini dilakukan berkelanjutan setiap bulan. Berdasarkan catatan Ombudsman RI setahun ini, salah satu kunci sukses pengendalian inflasi yakni pengucuran beras dari bantuan pangan
“Kalau ternyata sukses, program bantuan pangan ini harusnya didesain agar continue setiap bulan. Penerima bansos beras ini sebanyak 22 juta orang dengan besaran 10 kg per orang, sehingga total ada 220.000 ton per bulan beras yang disalurkan setiap bulan. Artinya dalam satu bulan, 22 juta rumah tangga tidak masuk ke pasar," ungkapnya.
Yeka meminta apabi.mendadak bantuan pangan ini tidak ada, artinya di bulan itu 22 juta orang masuk ke pasar. Dalam kondisi seperti sekarang, musim paceklik, pasti akan meningkatkan harga beras. Maka Ombudsman RI memberi masukan kepada pemerintah agar tidak bermain-main dalam program stabilisasi dan pengendalian inflasi ini.
"Meskipun program bansos beras masih ada untuk Agustus, Oktober dan Desember, namun sekarang masyarakat sudah masuk musim paceklik. Kami segera memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Menteri keuangan agar bantuan pangan ini sebaiknya tetap disalurkan setiap bulan. Agar inflasi kita terjaga, kemiskinan juga dengan sendirinya dapat dibantu pemerintah,” terangnya.
Yeka menilai terlebih sekarang masyarakat berada di dalam tahun politik, dimana stabilitas harga dan inflasi menjadi isu yang digoreng. Komoditas beras memiliki bobot politik yang sangat tinggi. Impor beras, kenaikan harga, dan isu-isu lainnya bisa memicu opini publik.
“Kami mengharapkan pemerintah seperti sebelumnya, memberikan dukungan untuk menyediakan dana agar program bantuan pangan ada setiap bulan. Untuk itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah terkait beras yang berkelanjutan.
“Jadi jangan kebijakan itu tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Kalau kebijakan itu terus di maintenance setiap bulannya, maka pasar akan membaca itu sebagai signal untuk tidak memainkan harga. Harapannya pemerintah memberikan bantuan pangan tidak sekadar memberikan pangan orang miskin, tapi juga harus efektif dalam mengendalikan inflasi,” terang Yeka.
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto menambahkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sempat naik dari Rp14 ribu menjadi Rp14.500 beberapa waktu lalu. Kenaikan HET tersebut diketahui karena kenaikan harga beras di tingkat petani.
“Biaya pupuk, biaya lahan dan lain-lain tahun ini meningkat. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita menaikkan harga di tingkat produsen. Otomatis dalam skala lebih kecil juga akan menaikkan harga di konsumen,” imbuhnya. (Ira)
