KRjogja.com - SLEMAN - Peran APBN tetap tangguh sebagai shock absorber atau peredam kejut dan terus menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian DIY pada akhir Mei 2024.
Realisasi Belanja Negara di DIY diketahui mencapai Rp 9, 38 triliun sampai 31 Mei 2024, tumbuh 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 18,95%, terutama pada belanja barang.
Kepala Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) DIY Agung Yulianta mengatakan kenaikan BPP terealisasi Rp4,38 triliun atau tumbuh 18,95%.
Realisasi ini didorong kinerja belanja pegawai sebesar Rp2,07 triliun, belanja barang Rp1,69 triliun, belanja modal Rp612,44 miliar dan belanja bantuan sosial Rp10,51 miliar dimana keseluruhannya mencatatkan pertumbuhan.
"Kinerja APBN DIY hingga Mei 2023/4 lebih bagus daripada momentum yang sama tahun sebelumnya, hampir semuanya mengalami pertumbuhan. Secara umum untuk belanja sudah lebih di atas 36 % sampai Mei 2024. APBN di DIY sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi jadi kami berharap capaian kinerjanya lebih bagus dari sebelumnya. Secara keseluruhan capaian kinerja APBN DIY sudah dikisaran 40 hingga 45 % saat ini," kata Agung dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional DIY sampai 31 Mei 2024 di Kantor DJPb DIY pada Selasa (2/7).
Agung menyampaikan dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga turut mendukung kinerja APBN di DIY. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD) tumbuh 5,35% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Secara nominal realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sebesar Rp5,005 triliun atau 47,62% dari alokasi. Pertumbuhan tertinggi komponen TKD DD terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 10,1%
Selanjutnya, kinerja Pendapatan Negara di DIY mencapai Rp4,11 triliun tumbuh 21,57% ditopang seluruh komponen pendapatan baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak yang tumbuh positif.
Penerimaan Perpajakan tumbuh 20,17% dengan realisasi Rp2,51 triliun atau 40,9% dari target Rp7,4 triliun. Penerimaan Bea dan Cukai pun tumbuh 39,62% secara akumulatif (realisasi Rp396,17 miliar atau 44,02% dari target Rp900,07 miliar. Ini melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai.
APBN 2024 juga memberikan support fiskal di wilayah DIY melalui belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemilu.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur terealisasi Rp 673,61 miliar, bidang kesehatan Rp172,69 miliar, bidang pendidikan Rp 734,03 miliar dan Pemilu Rp 303 miliar.
"Penyaluran gaji ke-13 ini memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang mampu menjaga tingkat pertumbuhan masyarakat, terutama pada perayaan Iduladha. Sebagai bagian dari masyarakat, para penerima turut membelanjakan gaji ke-13 tersebut ke pusat-pusat perbelanjaan. Dengan kata lain, gaji ke-13 berperan mengakselerasi roda perekonomian di tingkat nasional hingga regional," ungkap Agung.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Parjiono menyatakan dampak risiko global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan mitigasi.
Di tengah rambatan risiko global, kinerja perekonomian domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.
"Kinerja APBN hingga Mei 2024 terjaga. Tren penurunan penerimaan negara akan dikendalikan dan kenaikan belanja negara dalam rangka countercyclical tetap dijaga kredibilitasnya. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan. Akan dipastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian," pungkasnya. (Ira)
