KRjogja.com, SLEMAN – Pembahasan Perubahan APBD 2024 bersamaan dengan momen Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu DPRD Kabupaten Sleman meminta kepada eksekutif agar Perubahan APBD 2024 ini digunakan secara transparan dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak digunakan untuk kepentingan Pemenangan salah satu Paslon.
Ketua Fraksi Golkar Banudoyo Manggolo SKom menegaskan, momen pembahasan dan penetapan Perubahan APBD TA 2024 ini bersamaan dengan momen pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk pihaknya memintan agar penggunaan Perubahan APBD TA 2024 ini digunakan secara transparan.
“Kami mohon penggunaan anggaran harus transparan dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak digunakan untuk kepentingan Pemenangan salah satu Paslon,” tegas Banudoyo Manggolo saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2024, Jumat (13/9).
Hal senada juga disampikan Sekretaris Fraksi PPP-NasDem Hj Ismi Sutarti SH. Pihaknya juga meminta kepada eksekutif supaya transparan dalam penggunaan Perubahan APBD 2024. Jangan sampai Perubahan APBD digunakan untuk kemenangan paslon.
“Kami minta anggaran Perubahan APBD 2024 untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh untuk kepentingan paslon atau kampanye,” ucap Ismi.
Sedangkan Ketua Sementara Y Gustan Ganda ST mengatakan, DPRD perlu mengawasi penggunakan Perubahan APBD 2024. Di samping eksekutif, Ganda juga mengingatkan 50 anggota dewan supaya tidak menggunakan APBD untuk pemenangan paslon.
“Biarkan paslon ini bertarung secara adil. Salah satu caranya kita awasi bersama-sama agar APBD tidak digunakan untuk pemenangan paslon, baik oleh eksekutif maupun legislatif,” pesan Ganda.
Sementara Ketua Fraksi PKS Yani Fathu Rahman SPdI menuturkan, dana hibah mengalami peningkatan signifikan yakni 17,7 persen. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dukungan bagi berbagai program dan komunitas lokal.
“Namun, ini juga berpotensi memunculkan kritik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya. Kami mendorong transparansi dan audit independen terhadap penggunaan dana hibah perlu lebih diperketat untuk memastikan dana tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” pinta Yani. (Sni)
KR-Saifullah Nur Ichwan
Ketua Fraksi Golkar saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap raperda Perubahan APBD 2024.
