KRJogja.com - SLEMAN – Ketahanan sosial budaya, yang terbangun dari nilai-nilai lokal dan kearifan yang tersebar di seluruh nusantara, telah menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Namun dengan adanya perubahan zaman, harus terus adaptif dan menyesuaikan diri, tanpa pernah kehilangan jati diri.
Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr Arif Mustofa MM CGRE mengatakan, ketahanan sosial budaya, bagi bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia, bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi fondasi yang menyatukan bangsa ini.
Di tengah derasnya arus globalisasi, bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai luhur ini tidak tergerus, tetapi justru terpelihara dan terus berkembang.
“Perubahan zaman menuntut kita untuk terus adaptif dan menyesuaikan diri, tanpa pernah kehilangan jati diri. lnilah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa Pancasila dan nilai-nilai budaya Nusantara tetap hidup dan berkembang di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi,” kata Arif Mustofa saat membuka seminar nasional dengan tema ‘Ketahanan Sosial Budaya sebagai Modal Dasar Menuju Indonesia Emas 2045’, Minggu (29/9) di Hotel Royal Ambarrukmo.
Menurutnya, ketahanan sosial budaya bukan hanya soal menjaga kebudayaan dalam wujudnya yang klasik. Namun bagaimana nilai-nilai itu bisa tetap relevan dan memberi manfaat bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.
“Melalui seminar ini, kami berharap bisa menemukan langkah-langkah yang solutif dan inovatif, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri kita. Dan saya optimis, kita mampu menghadapi semua tantangan ini, dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, dengan memahami filosofi ‘Hememayu Hayuning Bawana’, bahwa pola pembangunan di Yogya itu didasarkan dengan kekuatan lokal. Dengan dasar itu bagaimana bisa menyesuaikan tantangan dan kemajuan zaman.
“Yang penting tradisi, moralitas, perilaku kita sebagai orang timur, tidak kehilangan jati diri. Tapi juga harus mengenal kemajuan, profesionalisme dan sebagainya,” kata Gubernur DIY.
Kebhinekaan, lanjut Sultan, mungkin bagi provinsi lain mempunyai filosofi trandiri sendiri. Hal itu perlu digali menjadi kekuatan baru untuk kemajuan wilayah. “Jangan sampai identitas baru itu justru tidak sesuai dengan masyarakat,” pungkasnya. (Sni)
