Krjogja.com - SLEMAN - Salah satu Program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini menjadi usaha pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah akan pemenuhan gizi yang baik dan berimbang.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional anggaran per hari sebesar Rp 800 miliar per hari. Sebagai tahap awal, Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024, sesuai Perpres No.83 Tahun 2024.
Lembaga inilah yang akan mengelola program dan secara strukturnya akan ada Perwakilan Badan Gizi Nasional yang ada di regional, dengan membawahi beberapa Kabupaten. Tunggak Santosa, S.H., M.H. Kepala BBPPM Yogyakarta mengatakan sebagai upaya mendukung program Badan Gizi Nasional dalam penciptaan generasi emas tahun 2045, BBPPM Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan pelatihan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas BUM Desa sebagai Pemasok Bahan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui e-Katalog.
"Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat kepada BUM Desa dan BUM Desa bersama, untuk aktif tidak hanya sebagai penonton dalam Program Badan Gizi Nasional dalam penciptaan generasi emas tahun 2045. BUM Desa untuk bisa punya e-Katalog, maka BUM Desa harus sudah berbadan hukum, sudah ber NPWP dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka mulai sekarang harus disiapkan. Apa yang kurang harus bisa segera dipenuhi," ungkap Tunggak.
Kegiatan, Kamis (17/10/1024) dibuka Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. Kepala BPSDM PMDDTT, Kementerian Desa PDTT. Luthfiyah menyebut program ini membutuhkan peran dari semua pihak termasuk BUM Desa. Mereka bisa menjadi konsolidator/pemasok dan pengolah bahan pangan dari petani, nelayan, dan peternak.
"Sebagai Satuan Pelayanan, BUM Desa sebagai pengelola makanan dan pengelola tranportasi desa/antar desa. Desa bisa mengalokasikan Dana Desa untuk BUM Desa, penyiapan Posyandu/PAUD dan infrastruktur pendukungnya. Dinas PMD Kabupaten bisa mengkonsolidasikan BUM Desa, Posyandu, sekolah untuk Satuan Pelayanan (Dapur). Perbankan juga memberikan program kredit berbunga rendah untuk BUM Desa. Kementerian Desa PDTT berperan pada fasilitasi BUM Desa badan hukum, NPWP, NIB, dan e-Katalog," ungkapnya.
Mekanisme BUM Desa menawarkan terhadap produk pangan atau jasa yang dimiliki, harus melalui sistem yaitu e-Katalog. Jadi Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Badan Gizi Pangan yang ada di daerah akan bertransaksi dengan BUM Desa cukup dengan cara meng-klik produk yang sudah ditayangkan BUM Desa di e-Katalog.
"Semua by system dan akan ter-record dengan baik di sistem. Untuk bisa melakukan transaksi di e-Katalog maka harus mempunyai akun e-Katalog, bisa melalui e-Katalog Sektoral di Kementerian Desa dan e-Katalog lokal di Kabupaten," lanjutnya.
Dalam momen ini BUM Desa langasung menjalani praktek Pendaftaran e-Katalog dipandu Rio Pongpadati, S.E, M.Si, CPCE Kepala Bagian Layanan Pengadaan (Kepala UKPB), Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDTT, lalu melakukan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS Kementerian Investasi/BKPM dipandu Nanda Kharina Zaldy, S.H. Analis Dokumen Perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) D.I.Y,
Hadir secara luring Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Kulonprogo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. (Fxh)
