Politik Uang Berubah Bentuk, Bawaslu Kumpulkan PPK dan Panwascam se DIY

Photo Author
- Selasa, 29 Oktober 2024 | 12:20 WIB
Suasana rakor Bawaslu DIY antisipasi pelanggaran pilkada (Harminanto)
Suasana rakor Bawaslu DIY antisipasi pelanggaran pilkada (Harminanto)



Krjogja.com - SLEMAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggelar Rapat Koordinasi Peran Penyelenggara Pemilu Dalam Mendukung Pemilihan Bupati dan Walikota yang Berintegritas di Grand Mercure Hotel, Selasa (29/10/2024). 270 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dikumpulkan untuk menyamakan persepsi penanganan potensi pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan dikumpulkannya Ketua PPK dan Panwascam se-DIY, merupakan upaya mewujudkan pilkada yang berintegritas. DIY disebutkan Najib punya SDM luar biasa, selalu jadi barometer terdepan kualitas penyelenggaraan pemilu.

"Pertemuan ini menjadi cara menyamakan frekuensi dan harapan juga keinginan memitigasi potensi masalah pelaksanaan pilkada di DIY. Pileg dan Pilpres DIY terbaik penyelenggaraannya, ini hasil kerja keras semua pihak tak hanya KPU dan Bawaslu. Kami ingin pastikan sampai level desa dan kelurahan, berjalan dengan baik. Bagaimana kita meminimalisir pelanggaran, tugas kami semua menekan. Kami menajamkan pemahaman dan membangun kesadaran berkolaborasi, bersinergi untuk keberhasilan pilkada 2024," ungkap Najib.

Sinergi bersama menurut Najib harus diwujudkan termasuk dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. Forum pertemuan yang diadakan diharapkan menjadi pembuka jalan lebar membangun sinergi dalam pelaksanaan pilkada.

"Lewat acara ini kami ingin membangun sinergi. Forum ini menjadi pembuka, harapannya diikuti di tiap kabupaten/kota. Sampai level Panwascam dan kelurahan PPK. Kami mendengar di kecamatan sudah melakukan sinergi rapat bersama PPK dan Panwascam. Ini hal baik dan harapannya sinergi terus terjalin," tandas Najib.

Sementara Mada Sukmajati, dosen UGM yang menjadi pemateri forum mengatakan ada beberapa isu terkait kerawanan pemilu yakni netralitas ASN dan praktik politik uang yang potensinya ada. Pengawas pemilu diminta mengubah strategi karena potensi yang juga bertrabsformasi.

"Praktik politik uang sangat potensi terjadi, skenario pencegahan dan pengawasan harus serius. Harapannya tidak termanivestasikan di tahapan pilkada serentak, kalaupun iya bisa diminimalisir kerawanannya. Mungkin saat ini belum dum-duman, mungkin akan disimpan dahulu bom-bomannya itu. Bulan November jelang hari H pemungutan suara harus kita waspadai," pungkas Mada. (Fxh)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ary B Prass

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kampus Berdampak, Memperkuat Kontribusi Kemanusiaan

Jumat, 19 Desember 2025 | 15:57 WIB

Sudarsono KH, Salah Satu Pendiri PSS Tutup Usia

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:15 WIB
X