KRJogja.com - SLEMAN – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY menggelar high level meeting (HLM) sebagai forum koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja TP2DD di DIY dan penyusunan strategi perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di DIY.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Komitmen Pembaruan Roadmap TP2DD se-DIY oleh seluruh kepala daerah di DIY sebagai langkah nyata dalam mengawal perluasan digitalisasi daerah dengan menyesuaikan kondisi terkini.
Baca Juga: Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Long Weekend 18 - 20 April 2025 dari Stasiun Tugu Hingga Stasiun Palur
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Ibrahim, menyampaikan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada 3 bidang utama di daerah, yakni digitalisasi penyaluran bantuan sosial, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital.
"BI berkomitmen mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan dan optimalisasi ekosistem sistem pembayaran, antara lain melalui QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Dalam konteks ETPD, QRIS telah berperan sebagai game changer pembayaran PDRD guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat," papar Ibrahim dalam HLM TP2DD se-D di Karaton Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (16/4) lalu.
Ibrahim menyampaikan, Kantor Perwakilan BI DIY melalui kampanye Jogja QRIStimewa terus berupaya mengakselerasi akseptasi QRIS di DIY, tercermin dari jumlah merchant QRIS DIY yang terus bertambah hingga mencapai 891 ribu merchant, serta peningkatan jumlah pengguna QRIS DIY yang mecapai 913 ribu pengguna hingga Februari 2025.
Pada HLM tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan arahan strategis terkait digitalisasi ekosistem keuangan daerah ke depan. Pertama, agar kepala daerah se-DIY segera mengawal pembaruan Roadmap TP2DD masing-masing dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan ETPD terkini.
"Kedua, agar masing-masing TP2DD memastikan implementasi rencana aksi yang telah disusun dalam Roadmap dapat terdokumentasi secara lengkap dan sistematis sebagai acuan evaluasi ke depan. Selain itu, diharapkan seluruh unsur TP2DD di DIY terus memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi, dan membuka ruang-ruang inovasi baru demi terwujudnya ekosistem keuangan daerah yang inklusif, efisien, dan modern," imbuhnya. (Ira)
