Krjogja.com - SLEMAN - Anggota Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Syauqi melakukan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Saat menemui jajaran pimpinan dan staf SPPG Jogotirto, Syauqi menekankan kembali untuk terus melakukan perbaikan berbagai sektor MBG. Hal ini menyusul terjadinya persoalan kesehatan yang timbul selama pelaksanaan MBG di Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Harumkan Yogyakarta, Calista Podium Kejuaraan Boling Menpora Cup di Jakarta
"Kehadiran kami bukan semata-mata karena kasus beberapa waktu lalu. Tapi kami ingin menggali informasi secara menyeluruh sejak proses masuknya bahan makanan, mulai diolah dari dapur, menjadi porsi makan siap saji, sampai proses distribusi untuk dikonsumsi oleh siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah. Itu yang jauh lebih penting," ungkap Syauqi, Selasa (14/10/2025).
Dari hasil kunjungan tersebut, muncul temuan tentang terhentinya dana operasional dari pusat yang mengakibatkan pelayanan mandeg untuk sementara waktu. Hal ini membawa dampak pada anak-anak sekolah yang tak bisa mendapat makan.
"Kami dapati bahwa SPPG ini berhenti beroperasi akibat terhentinya transfer dana dari pusat yang mengakibatkan anak-anak sekolah tidak mendapatkan makan siang gratis yang menjadi haknya," tambah Syauqi.
Baca Juga: Tensi Perang Dagang Memanas, Tiongkok dan AS Saling Kenakan Tarif Baru pada Kapal Pelayaran
Usai melakukan peninjauan di SPPG Jogotirto, Syauqi melanjutkan kunjungan ke SMPN 3 Berbah. Kepala Sekolah SMPN 3 Berbah, Siti Rohmah, menjelaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi disebabkan oleh miskomunikasi waktu pengantaran MBG antara pihak sekolah dan SPPG yang menyebabkan selisih waktu jam layak makan terlewati.
Melihat kompleksnya persoalan MBG ini maka anggota DPD RI dari DIY ini menyampaikan perlunya evaluasi secara menyeluruh yang dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum bersama para pemangku kepentingan terkait program ini.
"Segala informasi akan kami kompilasi, pada saat nanti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stakeholder akan kita sampaikan dan akan cari jalan keluar untuk mendapatkan langkah terbaik agar tidak terulang lagi dan harapannya agar anak didik kita mendapatkan makanan bergizi secara berkelanjutan," pungkas Syauqi. (Fxh)
