Krjogja.com - SLEMAN - Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, menyebut ada 5 ribu Kepala Keluarga (KK) di Jawa-Bali yang menjadi waiting list program transmigrasi pemerintah. Hal tersebut menurut Abdul Halim menjadi penanda, masih pentingnya transmigrasi dilakukan dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan jaman.
Hal tersebut disampaikan Abdul Halim dalam acara Rakornas Transmigrasi 2023 mengusung tema Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Selasa (16/5/2023). Isu penting transmigrasi dibahas secara menyeluruh dalam rapat tersebut, termasuk perbaikan-perbaikan program agar transmigrasi bisa berjalan sukses 5 hingga 20 tahun mendatang.
"Sampai saat ini waiting list ysng ingin transmigrasi khusus Jawa-Bali sudah di atas 5 ribu KK. Mereka mengantre untuk bisa ikut transmigrasi. Artinya masih sangat dibutuhkan. Tapi kita tak ingin grusa grusu dan mempersiapkan program sebagus mungkin. Kami tak hanya ingin memindahkan penduduk saja, namun disiapkan dengan baik," ungkapnya.
[crosslink_1]
Abdul Halim menyebut ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementriannya seperti kepemilikak lahan komunal bagi transmigran serta luasan lahan lebih dari sebelumnya. Selain itu, ia juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.
"Kami berharap adanya kepemilikak lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal sehingga tak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tak lagi simbol jangan lagi cangkul dan sabit tapi traktor besar, harus kita tunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal," ungkapnya lagi.
Sementara, Danton Ginting Munthe, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemen PDTT, menyebut Rakornas Transmigrasi 2023 mengusung tema Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera memiliki poin penting merumuskan arah kebijakan transmigrasi ke depan berdasar rencana pembangunan nasional. Berbagai hal penting dibahas. "Kami ingin mempercepat penanganan persoalan transmigrasi agar ke depan berjalan lebih baik lagi," tegasnya.
[crosslink_2]
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menyampaikan transmigrasi telah dilakukan 73 tahun di Indonesia untuk memeratakan pembangunan. Desa-desa transmigrasi hari ini menurut Muhaimin sudah berubah menjadi ibukota kabupaten yang lebih maju dari sebelumnya.
"Dulu transmigrasi dijalankan dari nol dengan biaya apa adanya. Hutan harus dibongkar dengan alat sederhana, kerja keras bahkan meregang nyawa. Namun kini, saya yakin dan optimis di mana ada transmigran, di situ persatuan dan kesatuan bangsa terwujud. Bagaimana bersatunya pendatang dengan masyarakat lokal, menjadi kekuatan bangsa. Transmigrasi mampu menyatukan perbedaan, menjadi NKRI yang utuh," ungkap Muhaimin.
Di sisi lain, adanya transmigrasi menjadi ruang distribusi pengetahuan, ilmu, kebudayaan serta pemerataan pembangunan bangsa. Transmigrasi ke depan diharapkan bisa memajukan kawasan-kawasan terluar bangsa Indonesia untuk memeratakan ekonomi bangsa.
Dalam rakor di GSP UGM itu, diberikan pula penghargaan bagi kepala-kepala daerah yang memberikan komitmen pada pembangunan desa. DIY mengirimkan tiga wakilnya yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul. (Fxh)